Kuasa Hukum Fifi Sofiah Tak Hadirkan Saksi

Kuasa Hukum Penggugat, Razman Arif Nasution. (radar bandung)

Kuasa Hukum Penggugat, Razman Arif Nasution. (radar bandung)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sidang lanjutan dugaan rekayasa buku nikah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah, diketahui kembali di laksanakan di PTUN Bandung, Kamis (18/2/2021). Pada sidang kali ini, Kuasa Hukum Fifi Sofiah, Yudia Alamsyah, tidak dapat menghadirkan saksi.


Tim kuasa hukum Lawyer & Founder RAN LAW FIRM, Razman Arif Nasution, mengatakan, tergugat intervensi 2 tidak dapat menghadirkan saksi yang diminta majelis hakim. Menurut Razman, hal ini menandakan tergugat intervensi 2 sudah tidak dapat melakukan perlawanan hukum.

“Artinya secara peradilan sudah beres, mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang menguatkan argumentasi mereka, ini seperti sudah tidak perlawanan lagi, tinggal Minggu depan kesimpulan,” ujarnya, kemarin.

Menurut Razman, tergugat intervensi 2 tidak dapat menghadirkan saksi karena saksi yang dihadirkan pihak penggugat sangatlah kuat. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat menguatkan posisi penggugat karena sesuai fakta persidangan.

Kesaksian yang diberikan pihak penggugat tersebut tidak dapat dibantah, sehingga pihak tergugat intervensi 2 tidak dapat menghadirkan saksi sesuai jadwal sidang.

“Saksi dari pihak kita, membuat mereka tidak bisa beralibi lagi. Soalnya fakta persidangan terbukti, fakta dari pihak tergugat intervensi 2 banyak cacat formil seperti ada keterangan yang diduga palsu,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat 1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Haedar Yamin Mustafa, akan berdiskusi terlebih dahulu dengan KUA Mundu untuk membuat kesimpulan terkait kasus ini.

“Kita akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum KUA untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan rangkaian poses,” ujat Haedar.

Kemudian, Kuasa Hukum tergugat intervensi 2 Yudia Alamsyah, tetap untuk menolak gugatan. Menurutnya, pembatalan buku nikah ada di Pengadilan Agama.

“Jawaban kami, selaku tergugat intervensi 2 untuk menolak gugatan, karena pembatalan buku nikah diatur UU Perkawinan yaitu di Pengadilan Agama dan tetap untuk menolak gugatan,” kata Yudi.

(pra)

Loading...

loading...

Feeds