Kaji Penghapusan IMB dan Amdal FH

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, JATINANGOR – Untuk mempercepat investasi dalam negeri ada wacana, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan dihapus.


Dalam diskuasi yang digelar Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja dan Perhimpunan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) dikemukakan wacana itu masih perlu kajian mendalam.

“Kementerian masih terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun RDTR,” kata Kasubdit Pedoman Perencanaan Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang Kementerian ATR/BPN,  Hardian.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan dan Usaha Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Arie Sudijanto mengatakan, kebijakan Amdal tidak dihapuskan, tetapi ada beberapa pengecualian.

“Ada beberapa pengecualian sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Penyusun Amdal untuk Usaha dan atau Kegiatan yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR, dalam konteks pengecualian ini yang dihilangkan adalah kewajiban membuat kajiannya karena kajian sudah dilakukan melalui Lingkungan Hidup Strategis. Sementara pemrakarsa tetap wajib membuat UKL-UPL. Pendekatan melalui KLHS ini dilakukan pemerintah untuk menjamin kepentingan lingkungan dan masyarakat,” paparnya.

Dosen Fakultas Hukum Unpad Dr. Maret Priyanta, M.H., mengatakan, Amdal merupakan cerminan prinsip kehati-hatian yang tidak boleh dihapus. Pengecualian Amdal harus dikaji secara saksama dan hati-hati. Pendapat ini pun dibenarkan oleh dosen Universitas Pattimura, Dr. La Ode Angga, M.Hum.

(tha)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …