Siapkan Sistem Strategis Serap Bantuan UMKM!

ACARA : Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan pada salah satu acara (foto : IST)

ACARA : Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan pada salah satu acara (foto : IST)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggelontorkan dana sebesar Rp 700 triliun untuk seluruh pelaku UMKM di Indonesia dengan berbagai program.


Dengan dana sebesar itu, DPRD menilai Pemprov Jabar harus mampu menyerap bantuan tersebut dengan sistem strategis bagi sektor UMKM.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid mengungkapkan, Pemprov Jabar saat ini memiliki tugas berat untuk menciptakan UMKM yang layak agar dapat menyerap bantuan tersebut. Sebab, kesempatan tersebut tidak datang 2 kali, terlebih kondisi di pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

“Kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Oleh karena itu Pemprov Jabar harus segera merapikan atau membuat sistem yang strategis agar para pelaku UMKM layak mendapatkan bantuan,” ungkap Faizal, Selasa (9/2/2021).

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh Pempov Jabar yakni membantu legalitas dan meningkatkan kualitas UMKM. Kedua hal tersebut memang yang harus diutamakan agar dapat menyerap peluang dari Pemerintah Pusat.

“Akan tetapi memang yang bersinggungan langsung dengan UMKM bukan di tingkat provinsi namun di kabupaten/kota. Oleh karena itu harus ada kerja sama oleh institusi terkait,” tuturnya.

Lebih lanjut Faizal menjelaskan, UMKM saat ini memiliki latar belakang badan hukum seperti, CV maupun Koperasi. Menurut dia, 2 badan hukum tersebut dirasa memang mampu mengeksekusi langsung bantuan tersebut yang dapat dilakukan oleh dinas tingkat kabupaten/kota. “Tapi dari pihak provinsi harus mampu membangun koordinasi yang sejalan,” jelasnya.

Dengan demikian, guna menyerap dana tersebut tergantung dari pengajuan di Pemprov Jabar meskipun semuanya akan bermuara di tingkat desa yang memiliki data pelaku UMKM. Sehingga, Pemprov Jabar harus memfasilitasi agar mampu menggairahkan UMKM di kabupaten/kota dan tepat sasaran. “Yang jadi masalah kan sekarang banyak yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds