Pemerintah Kota Cimahi Memberlakukan WFO ASN Kembali 50 Persen

RAPAT KORDINASI: Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) saat melakukan rapat terkait PPKM Mikor di Kota Cimahi (foto : IST)

RAPAT KORDINASI: Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) saat melakukan rapat terkait PPKM Mikor di Kota Cimahi (foto : IST)

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi tetap akan memberlakukan Work From Office (WFO) kepada 50 persen ASN selama masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.


Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi Mochammad Ronny mengatakan, sebelumnya, selama PPKM tahap pertama dan kedua, ASN yang diperkenankan untuk WFO hanya 25 persen, sedangkan 75 persen menjalani WFH.

“Ada perubahan kebijakan selama PPKM mikro ini, maksimal ASN yang kerja di kantor atau WFO menjadi 50 persen,” tutur Mochammad Ronny di Pemkot Cimahi, kemarin.

Dia menyebutkan, kebijakan terbaru WFH dan WFO bagi ASN di lingkungan Pemkot Cimahi sudah tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemkot Cimahi.

Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi, tercantum bahwa pejabat struktural eselon II, III dan IV tetap bekerja di kantor dengan menetapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara pejabat non pelayanan dan pejabat pelaksana di lingkungan Pemkot Cimahi dimungkinkan untuk WFH.

“Pembagian kerjanya disesuaikan oleh SKPD masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah,” ucapnya. Baca juga: Begini Aktivitas Hari Pertama PPKM Mikro di Pusat Perbelanjaan Jakarta

Sementara itu Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana, berharap PPKM Mikro selama dua pekan bisa terus menekan kemunculan kasus COVID-19 di Cimahi. Yang akan menjadi pusat perhatian adalah RT dan RW di kelurahan yang masih zona merah.

Pihaknya juga membuat posko pengawasan di seluruh kelurahan. “Posko di kelurahan terdiri dari unsur babinsa dan babinkamtibas dengan lurah sebagai Ketua Satgas Kelurahan. Mereka akan patroli dan sosialisasi di kelurahan masing-masing,” tandasnya.

(bie/b)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …