Pemerintah Kota Cimahi Memberlakukan WFO ASN Kembali 50 Persen

RAPAT KORDINASI: Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) saat melakukan rapat terkait PPKM Mikor di Kota Cimahi (foto : IST)

RAPAT KORDINASI: Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) saat melakukan rapat terkait PPKM Mikor di Kota Cimahi (foto : IST)

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi tetap akan memberlakukan Work From Office (WFO) kepada 50 persen ASN selama masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.


Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi Mochammad Ronny mengatakan, sebelumnya, selama PPKM tahap pertama dan kedua, ASN yang diperkenankan untuk WFO hanya 25 persen, sedangkan 75 persen menjalani WFH.

“Ada perubahan kebijakan selama PPKM mikro ini, maksimal ASN yang kerja di kantor atau WFO menjadi 50 persen,” tutur Mochammad Ronny di Pemkot Cimahi, kemarin.

Dia menyebutkan, kebijakan terbaru WFH dan WFO bagi ASN di lingkungan Pemkot Cimahi sudah tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemkot Cimahi.

Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi, tercantum bahwa pejabat struktural eselon II, III dan IV tetap bekerja di kantor dengan menetapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara pejabat non pelayanan dan pejabat pelaksana di lingkungan Pemkot Cimahi dimungkinkan untuk WFH.

“Pembagian kerjanya disesuaikan oleh SKPD masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah,” ucapnya. Baca juga: Begini Aktivitas Hari Pertama PPKM Mikro di Pusat Perbelanjaan Jakarta

Sementara itu Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana, berharap PPKM Mikro selama dua pekan bisa terus menekan kemunculan kasus COVID-19 di Cimahi. Yang akan menjadi pusat perhatian adalah RT dan RW di kelurahan yang masih zona merah.

Pihaknya juga membuat posko pengawasan di seluruh kelurahan. “Posko di kelurahan terdiri dari unsur babinsa dan babinkamtibas dengan lurah sebagai Ketua Satgas Kelurahan. Mereka akan patroli dan sosialisasi di kelurahan masing-masing,” tandasnya.

(bie/b)

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …