Ponpes Diduga Sesat Ditutup Warga

POJOKBANDUNG.com, CIHAMPELAS – Keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Quran Alam Maroko di Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, harus berhenti beroperasi.


Pasalnya, Ponpes Alam Maroko dinilai menyimpang oleh warga lantaran ajaran yang dipraktikkan tak sesuai kaidah agama. Berdasarkan anggapan warga pesantren melakukan kegiatan salat hanya tiga kali sehari.

Selain itu kiblat arah beribadah pun tidak menghadap kabah, praktik menikah tanpa wali, dan tak ada izin mendirikan pesantren dari warga pengurus RT/RW setempat.

Kepala Kemenag KBB, Ahmad Sanukri menjelaskan, ponpes yang berdiri di atas lahan milik Indonesia Power (IP) itu juga ternyata belum mengantongi izin operasional (IO) dari Kemenag KBB dalam melakukan aktivitas belajar mengajarnya.

“Dari segi legalitas kita anggap ilegal karena tidak tercatat di pemerintahan. Dalam hal ini Kemenag yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Kemenag,” katanya, Kamis (4/2/2021).

Sejauh ini, kata Sanukri, pihak pengelola ponpes belum melakukan upaya mengurus perijinan hingga yayasan lembaga pendidikan tersebut beroperasi selama tiga tahun terakhir.

“Tidak ada upaya pelaporan juga ke Kemenag Seperti soal domisili pesantren, itu kan harus ada contoh status tanahnya apakah itu status pribadi atau wakaf. Nah sedangkan ponpes ini engga jelas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI KBB, Muhammad Ridwan menyebut, pihaknya tidak menemukan kejanggalan dalam aktivitas ponpes yang dipimpin Dadang Budiman tersebut.

“Beberapa hari lalu sudah dicek oleh kita ke sana, memang tidak ada yang janggal dan tidak ada yang menyimpang. Itu hanya pesantren kecil yang mengajarkan santrinya untuk jadi tahfidz Quran,” katanya.

Ridwan menyampaikan, tuduhan  pada pesantren itu nyatanya merupakan kesalahpahaman warga semata. Selanjutnya tuduhan itu menyebar ke warga lain tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu.

“Saat ini sedang mediasi, katanya segera diselesaikan masalahnya. Kita minta memang segera diselesaikan, kasihan santri dan warga lainnya, ini hanya kesalahpahaman dan ada orang yang memprovokasi saja,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan menyebut, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi jelas terkait pertikaian yang melibatkan warga dan pengelola ponpes.

“Kita mau manggil pihak yang berwenang Senin besok. Dari pihak Pesantren, pemerintah desa dan MUI. Jadi biar kita juga mendapatkan informasinya objektif dari semua pihak,” pungkasnya.

(kro/b)

Loading...

loading...

Feeds

Puluhan Pejabat Ikuti Open Biding

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Sebanyak 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) …

BRT Tidak Akan Ganggu Trayek Angkot

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT) yang melintasi Kota Cimahi sudah memasuki tahap …

Karya yang Membuat Tanya

Gedung Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan akhirnya telah rampung dibangun. Bangunan yang akan menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung …

Cinta Palsu Negeriku

‎Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, menempati peringkat …