Membereskan Infrastruktur di Masa Kapitalis, Bagaimana Dapat Berjalan Lancar?

Pintu Tol Soreang. Foto: Apit/Radar Bandung

Pintu Tol Soreang. Foto: Apit/Radar Bandung

PELAKSANAAN atas rencana pembangunan di berbagai wilayah masih banyak yang belum terealisasi. Namun berseliweran berita yang jumawa menyatakan bahwa infrastruktur di negeri ini sudah bagus. Pada faktanya tak sedikit didapati jalanan dan bagunan di wilayah pinggiran masih buruk kondisinya dan alakadarnya. Maka pada tahun 2021 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung berencana berfokus dalam menyelesaikan program pembangunan infrastruktur yang sempat ditangguhkan pada tahun 2020 karena pandemi. Bahkan, Agus Nuria sebagai Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung mengatakan banyak sekali program kerja yang belum terealisasi akibat adanya pandemi Covid-19 atau karena kebijakan recofusing anggaran. (dara.co.id, 14/1/2021)


Masih dalam laman yang saya disampaikan bahwa permasalahan pandemi menjadi satu alasan ketidakberhasilannya pembangunan atau insfrastuktur yang sudah direncanakan pada tahun 2020 lalu. Dimana target yang diperhitungkan dengan cukup baik yaitu harapannya mencapai hingga 90 persen, namun pada kenyataannya masih terhenti di 86 persen saja. Jadi sisanya itu masih belum tercapai. Sehingga Agus Nuria pun berharap, pada tahun ini dapat menyelesaikan program insfrastuktur yang belum terlaksana.

Pembangun infrastruktur sesungguhnya adalah hajat rakyat dalam sarana dan fasilitas publik yang harus terpenuhi. Yang dengannya itu merupakan kewajiban pemerintah. Namun pembangunan infrastruktur khususnya jalan pada zaman sekarang tampak dikerjakan bukan dalam rangka memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat banyak. Yang tampak justru lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemodal dan pebisnis swasta yang bergerak di bidang pengadaan infrastruktur semata. Sehingga pembangunan infrastruktur khhususnya jalan tidak merata di tengah masyarakat. Contohnya saja pembangunan tol. Jalan tersebut hanya mengubungkan suatu wilayah yang dianggap berpeluang untuk meningkatnya perekonomian. Prioritas pembangunan jalan biasanya menuju wilayah yang telah ditetapkan sebagai sentral ekonomi, seperti tambang, perkebunan, pertanian atau pemukiman padat peduduk sebagai pasar hasil produksi. Tentu saja, pembanguan yang layak dan kokoh menjadi tidak terealisasi dengan merata dan tidak setara.

Faktanya dampak pembangunan jalan tol masih sangat minim dirasakan oleh rakyat. Secara sekilas memang terlihat akan memberi kemudahan dalam laju transportasi antar kota. Namun, tidak semua kalangan mampu menikmat fasilitas pemerintah tersebut. Karena mereka tetap harus membayarnya dengan harga tak sedikit ketika mengaksesnya. Para pengguna jalan pun akan berpikir dua kali ketika ingin melewatinya. Bahkan ada yang rela memutar jalan, supaya tidak membayar tol. Maka alih-alih infrastruktur tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, yang ada justru lebih memberikan keuntungan kepada para penguasa dan pemodal semata.

Dengan demikian, belum ada solusi dari permasalahan tersebut. Karena negara ini masih menganut paham kapitalisme sekuralisme yang berpandangan kepada keuntungan semata, tidak memedulikan rakyat sejahtera atau tidak. Para penganut kapitalisme liberalisme hanya mementingkan kesejahteraan kelompok mereka saja. Bahkan jelas, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keadilan menjadi sesuatu yang sangat mahal dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apalagi dalam kondisi saat ini, yang sudah hampir setahun mengalami pandemi Covid-19. Pandemi ini dijadikan alasan kegagalan tercapainya target pembangunan infrastruktur. Namun, sesungguhnya kondisi pademi hanya menyempurnakan kegagalan yang dituai ketika negeri ini tetap memegang prinsip kapitalisme sekuler.

Berbeda halnya dengan prinsip Islam. Islam memandang bahwa dalam menjamin kesejahteraan dan semua kebutuhan asasi dan kamaliyah dari rakyat individu per individu merupakan kewajiban seorang pemimpin atau kepala negara. Kesejahteraan ini termasuk pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, untuk memperlancar penyaluran kebutuhan-kebutuhan rakyat. Pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam atau biasa disebut sebagai Khalifah akan serius untuk melakukan pembangunan yang layak dan bagus walaupun itu memerlukan biaya yang sangat besar.

Perencanaan dana pembangunan diatur dengan sangat baik, sehingga dengan mudah merealisasikan infrastruktur tersebut. Anggaran yang sangat besar itu, tentu saja bebas dari ribawi dan tidak diperoleh dari dana utang, yang membuat negara Islam akan terlihat dalam posisi lemah oleh negara lain. Anggaran tersebut diperoleh dari baitulmal. Tidak hanya sekadar pembangunan yang bagus dan kokoh, sistem negara Islam juga sangat memprioritaskan keselamatan rakyatnya. Dan juga tidak pilih-pilih dalam membangun infrastruktur tersebut hanya sekadar untuk keuntungan semata.

Karena itu, kita semua membutuhan pembanguan yang dapat menyejahterakan seluruh masyarakat. Pembangun yang berlandasan ketakwaan tentu saja dimana tidak hanya secara sentral yang berpusat pada pemerintahan, tetapi juga terealisasi pada pendidikan bahkan pusat kehidupan. Tentu pembangunan secara fisik pun sangat diutamakan.

Contohnya bisa kita dapati di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat itu masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, namun kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh sangat terpenuhi dengan baik. Pembangunan fisik seperti masjid dan sebagainya dibangun yang sangat kokoh dan representatif. Namun demikian, hal itu oreantasinya tidak untuk bermegah-megah, melainkan tentu hanya bertujuan untuk dapat bersama-sama dalam mengagungkan asma Allah Swt. Tidak ada unsur materialistik sedikitpun, semata-mata hanya karena Allah Swt.

Kemudian dari aspek teknis dan mekanisme pembangunan insrfrastuktur, sistem pemerintahan Islam sangat sempurna. Kemampuan kehidupan bernegaranya sangat luar biasa, karena aturan yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam adalah berasal dari Allah sumber hukum yang hakiki. Allah Swt. Sang Maha Pencipta manusia, kehidupan, langit dan bumi bahkan seluruh alam semesta tentu saja disertakan dengan aturan-aturan yang sangat sempurna. Baik itu aturan ekonomi, sosial, pemerintahan dan kehidupan dan terjamin ketepatan dan kebenarannya.

Tentu saja kita semua mengharapkan pembangunan infrastruktur yang didambakan seperti zaman Rasulullah saw. yang kokoh, kuat, terarah, terjamin, sejahtera dan bahkan disegani oleh negara lain. Karena itu, hendaklah pembangunan infrastruktur beroreantasi untuk menjalankan ketaatan syariat dan untuk kemaslahatan masyarakat. Tentu saja pembangunan yang dilandaskan ketakwaan kepada Allah Sswt. Betapa kita sangat membutuhkan aturan syariat Islam yang diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Sungguh, sistem pemerintahan Islam akan membuat peradaban mulia dan sejahtera.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Oleh : Neny Nuraeny
Ibu Rumah Tangga dan Pendidik Generasi

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …