Duh! Sekolah di Kab. Bandung Masih Ada Praktik Penahanan Ijazah

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan bahwa pihaknya kerap mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penahanan ijazah siswa. Oleh karena itu, dirinya meminta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan upaya guna menyelesaikan masalah tersebut.


“Jadi memang saya tidak punya data soal berapa siswa SMA atau SMK atau mungkin saja Aliyah yang ijazahnya ditahan, tapi memang ada yang lapor ke saya pribadi, bahwa mereka ijazahnya ditahan,” ujar Fahmi saat dihubungi via telepon, Kamis (28/1).

Dengan adanya laporan tentang penahanan ijazah, lanjut Fahmi, perlu ada proses pendataan yang lebih serius dari dinas. Dicari penyebab mengapa harus dilakukan penahanan ijazah. Apalagi dari dinas terkait sudah dengan tegas mengintruksikan agar tidak terjadi kasus penahanan ijazah, karena hal tersebut bisa melanggar kebebasan anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Fahmi, penahanan ijazah tersebut biasanya terjadi karena ada masalah terkait keuangan dengan pihak sekolah. Oleh karena itu, sebenarnya hal tersebut adalah persoalan antara orang tua dan sekolah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah musyawarah.

“Misalnya dengan musyawarah itu bisa di bayar dengan di cicil atau alternatif kedua diberikan keringanan yang biasanya menggunakan mekanisme surat pernyataan antara pihak sekolah dan orang tua, atau alternatif yang ketiga dibebaskan,” tutur Fahmi.

“Saya mendengar dibeberapa sekolah bisa membuat mekanisme terkait persoalan ijazah ini, dan membuat puluhan siswa dibebaskan (dari penahanan ijazah),” sambungnya.

Bagi pihak sekolah, utamanya yang bukan milik pemerintah, harus bisa mengantisipasi sejak dini terkait masalah-masalah yang ada, agar bisa menghindari penahanan ijazah siswa.

“Mungkin di antisipasi sejak siswa tersebut duduk di kelas dua, agar bagaimana merekayasa supaya hal ini tidak menjadi persoalan, saat menjelang kelulusan,” jelas Fahmi.

Pemerintah dan perangkat daerah terkait, dari mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Dinas Sosial dan anggota legislatif, harus bisa menyelesaikan kasus penahanan ijazah ini.

“Misalnya untuk Dinas Pendidikan bisa mencatat dan merekap berapa siswa yang setiap tahun terkendala dalam persoalan ini. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mereka bisa mengidentifikasi. Kalau misalnya masuk ke dalam kategori tidak mampu, ada mekanisme yang berkaitan dengan Dinas Sosial, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar. Melalui Dinsos itu, dengan menggunakan anggaran dari APBD dan anggaran sosial, atau melalui lembaga lain yaitu baznas yang memiliki dana sosial untuk pendidikan. Hal tersebut mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini,” papar Fahmi.

Sementara itu, anggota legislatif dan eksekutif bisa mengeluarkan produk yang terkait dengan regulasi, yang bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para siswa tersebut.

Dibeberapa kota lain, bahkan sudah ada program yang dianggarkan dari APBD yaitu program rawan putus sekolah. Jadi ketika ada siswa yang tidak bisa membayar sekolah, maka bisa dibantu melalui anggaran sosial yang berasal dari APBD

“Permasalahan itu tidak diam, bisa saja bermasalah dengan bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiganya orang tua bisa menyelesaikan. Nah apabila masalahnya tidak selesai bertahun-tahun, ini kan yang berbahaya. Sehingga harus ada kerjasama dengan dinas terkait,” pungkas Fahmi.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …