Hak Asasi Manusia yang Semu

“Jauh panggang dari Api”


Ungkapan itu memiliki makna yang dalam untuk menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dengan fakta yang terjadi. Tentunya ungkapan semacam itu bisa disematkan dengan kondisi saat ini, dimana realita hak-hak dari rakyat yang seharusnya diperoleh belum bisa diwujudkan. Karena ketidakpedulian negara dalam memperhatikan kebutuhan warganya berupa kesehatan, pendidikan, pekerjaan serta lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun muncul satu pertanyaan, jika hak yang mendasar saja belum diperoleh rakyat secara umum lalu bagaimana bisa ada wilayah mendapat penghargaan HAM?

“Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Tahun 2020” telah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, Imam Suyudi, kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Dicky Anugerah. “Kemenkumham menilai, Kabupaten Bandung layak dinyatakan sebagai kabupaten peduli HAM, dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh pusat,” terang Kabag Hukum Dicky Anugrah usai menerima penghargaan dalam acara Penyerahan Sertifikat Kabupaten Kota Peduli dan Cukup Peduli HAM dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Berbasis HAM di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Bandung.

“Penghargaan dari Kemenkumham ini diberikan setiap tahun sejak tahun 1998. Sementara untuk tahun 2021 mendatang, akan terbit peraturan presiden (perpres) baru yang menentukan kriteria penilaian kota/kabupaten peduli HAM,” tutur Dicky Anugrah.
Adapun kriteria penilaian meliputi atas hak kesehatan, pendidikan, perempuan, anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan dan hak lingkungan berkelanjutan. Selain Kabupaten Bandung, terang Kabag Hukum, tahun penghargaan serupa juga diterima 259 daerah, dari 439 kabupaten kota yang berpartisipasi. Data.co.id (14/12/2020).

Sebetulnya sah-sah saja penghargaan itu diberikan pada siapapun dan di wilayah manapun namun haruslah melihat dan mampu merasakan kondisi saat ini, terutama di tengah-tengah masyarakat yang sulit mendapatkan haknya dalam sistem demokrasi kapitalisme yang dianut negeri ini. Yang mana semua pelayanan dari kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan tidak terpenuhi secara baik, dan untuk mendapatkan pelayanan yang baik mereka harus mengeluarkan biaya pribadi, yang seharusnya itu menjadi kewajiban negara.

Sungguh pemberian penghargaan itu membuat miris rakyat di tengah terampasnya hak oleh sistem yang dianut negeri ini. Akibat demokrasi kapitalisme lah pelanggaran HAM muncul sementara negara tidak peduli. Bahkan ada istilah bagi kesehatan “yang miskin dilarang sakit.”

Hal ini dikarenakan masalah biaya yang sangat mahal, bukannya sembuh bisa jadi tambah parah karena biaya yang mencekik. Belum lagi dalam bidang pendidikan, untuk memperoleh pendidikan yang bagus harus mengeluarkan biaya yang mahal dan hak-hak lainnya yang masih karut-marut penanganannya. Karena abainya negara dalam mengurusi hak dari setiap masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin. Negara harusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi hak dari setiap rakyatnya, bukan malah mengejar penghargaan yang nyatanya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Bukankah dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 Rakyat memiliki hak sebagai warga negara? Hak itu antara lain adalah:

Hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2)
Hak atas pengakuan jaminan kesehatan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (pasal 28D ayat 1).

Hak untuk tumbuh dan berkembang anak, meningkatkan kualitas kehidupan, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi seni dan budaya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28C ayat 1).

Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Itulah isi sebagian hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemimpin negara, itupun jika bersikukuh taat pada UUD’45. Namun, hal itu sulit sekali di wujudkan dalam sistem demokrasi kapitalis saat ini. Aturan hanya sebuah konsep namun minim dari praktek jika menyangkut hak rakyat. Undang-undang diterapkan sesuai keinginan penguasa tapi bukan untuk melindungi hak rakyat sebagaimana awal mula aturan dibuat.

Karena sistem demokrasi kapitalisme tegak di atas pemisahan agama dan negara, yang menjadikan keuntungan materi di atas segalanya.

Berbeda dengan sistem Islam setiap yang menjadi kebutuhan dan hak dari rakyat akan diusahakan untuk bisa dipenuhi. Rakyat berhak untuk mendapatkan hak-haknya tanpa dipersulit, selain hak berupa keamanan, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan individu, negara juga akan menjamin sandang, pangan dan papan supaya bisa merata bagi setiap individunya. Karena itu merupakan hak-hak pokok dan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi negara.

Negara Islam tidak akan mempersulit rakyatnya terutama dalam hal biaya, karena semua yang menjadi hak rakyat akan diperoleh secara geratis.

Pembiayaan-pembiayaan rakyat yang lumayan besar itu tidak lain bersumber dari kekayaan alam berupa hutan, tambang, minyak, gas dan sebagainya, serta bersumber dari kharaj, jizyah, ghanimah dan pengelolaan harta milik negara yang dijadikan dalam kas negara, dan dikelola sesuai dengan syariat. Semua itu akan cukup untuk melayani hak-hak dari setiap rakyat secara optimal. Sehingga rakyat tidak harus tercekik dengan biaya-biaya yang mahal seperti saat ini dalam sistem demokrasi kapitalisme.

Namun hal itu akan terwujud bila negara mau menerapkan sistem yang pernah berjaya 13 abad lalu, dengan aturan syariat secara kaffah (menyeluruh) seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah negeri Islam yang akan dipimpin oleh seorang yang takut dan taat terhadap aturan Allah Swt. Sehingga tidak akan berani menyeleweng dari kewajibannya untuk memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya.

Wallahu a’lam bish shawab

Oleh: Khatimah
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK

Loading...

loading...

Feeds

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat suntikan vaksin Covid-19 untuk tahap kedua. Vaksinasi dilakukan di halaman Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, …

Wow! Kemendikbud Beri Bocoran Soal AN?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan contoh soal Asesmen Nasional (AN) akan dilaksanakan pada September 2021. Adapun, penilaian AN itu …

Dukung UMKM, Integrasikan Layanan Iklan Digital

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel bersama Gojek terus memperkuat komitmen dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan …