Anggota Dewan Tersangka, KPK Geledah Gedung DPRD Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ruang fraksi Golkar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat digeledah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/12). Penggeledahan tersebut diduga terkait kasus suap pengurusan dana bantuan provinsi untuk Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.


Penggeledahan dimulai sekitar pukul 08.00 – 16.00 WIB. Setelah hampir delapan jam penggeledahan, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen. Beberapa dokumen terlihat dimasukan ke dalam kotak plastik dan tas ransel.

Sekitar tujuh orang penyidik yang mengenakan rompi bertuliskan KPK itu memasuki ruangan Sekretariat DPRD Jabar, ruangan Fraksi Golkar DPRD Jabar, ruangan Abdul Rozaq di lantai 3, hingga ruang persidangan dan perundang-undangan.

“Ada tujuh orang (penyidik KPK) yang melakukan penggeledahan ke sini. Mereka sebut pengeledahan dalam rangka penyidikan,” kata Kabag Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Jabar, Yedi Sunardi menjelaskan, di Kantor DPRD Jabar, Kamis (3/12).

“Mereka mendatangi empat ruangan saja, saya tidak bisa menyebutkan nama ruangannya. Mereka sudah membawa ransel dan kotak besar sejak kedatangannya. Satu kotak besar itu sedikit yang isinya dari DPRD,” imbuhnya.

Sebelumnya, Senin (16/11) lalu, Abdul Rozaq menjadi tersangka baru dalam pengembangan kasus pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019, ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penggeledahan kemarin pun merupakan lanjutan dari penggeledahan kediamannya pada Rabu (2/12). Saat itu, sejumlah dokumen terkait kasus tersebut pun diamankan.

“Jadi, atas penetapan tersangka, salah satu anggota DPRD Jawa Barat. Jadi mereka (KPK) melakukan penggeledahan ke sini, mereka sebut ini penggeledahan dalam rangka penyidikan,” kata Yedi.

KPK menduga Rozaq menerima aliran dana Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain. KPK juga telah menyita uang Rp1.594.000.000 yang merupakan pengembalian uang dari Rozaq terkait kasus tersebut.

Tersangka Rozaq disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat sebagai tersangka, yaitu Bupati Indramayu Supendi (SP), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT), dan Carsa AS (CAS) dari unsur swasta. Empat orang tersebut telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …