Perusahaan Bidang Periklanan Pertanyakan Kelanjutan Kasus Penebangan Reklame

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, CV Global Magnet Advertising mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa (1/12/2020). Mereka menanyakan tindak lanjut penyidikan kasus perusakan papan reklame/billboard milik mereka.


Wakil Direktur CV Global Magnet Advertising Kiki Ratama emngatakan kasus ini terjadi pada tahun 2017 dimana saat itu Satpol PP menebang reklame di kawasan Stadion Jalak Harupat tanpa pemberitahuan.

Padahal, pihak perusahaan mengklaim sudah membayar pajak dan mengantongi izin dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung.

“Kami tidak tahu masalahnya apa hingga reklame kami diturunkan, sedangkan izin dari pemilik lahan, dalam hal ini Dispora, juga kami miliki, dan sudah berjalan setengah tahun,” katanya.

Karena hal ini, manajemen perusahaan melakukan laporan ke polisi terkait aksi penurunan reklame oleh Satpol PP Kabupaten Bandung. Pihaknya pun merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan Satpol PP tersebut, mengingat izin untuk pemasangan iklan sudah dikantongi.

“Kami juga sempat bingung karena barang bukti penebangan billboard tersebut tidak ada. Ternyata setelah diselidiki barang-barang tersebut telah dijual, menghilangkan barang bukti, berarti itu kan tindak pidana. Menurut para penyidik barang-barang itu dijual ke Padalarang, bahkan penyidik telah konfirmasi ke lokasi,” paparnya.

Sepanjang tiga tahun kasus ini bergulir, sempat ada mediasi perusahaan dengan Satpol PP Kabupaten Bandung yang difasilitasi pihak kepolisian. Namun, tidak ditemui titik temu karena perwakilan dari Satpol PP tak bisa mengambil keputusan dalam mediasi yang berlangsung empat kali ini.

“Kerugian kami secara materiil sekitar Rp 1,2 miliar. Namun kerugian immateriil yang paling besar sangat kami alami, karena kami sudah wanprestasi di hadapan klien-klien kami. Kami juga kena penalti, karena iklan yang sudah tayang dan masa kontraknya tiga tahun, baru enam bulan sudah diturunkan,” ungkapnya.

Kiki menerangkan, saat ini progres penyidikan kasus masih berjalan dengan baik. Hanya saja, karena ada peraturan kapolri yang menyatakan bahwa selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seluruh proses hukum ditangguhkan sementara hingga rampungnya pesta demokrasi.

“Tidak ada korelasinya dengan politik. Karena kami sebagai pihak perusahaan merasa dirugikan, maka itu kami laporkan perbuatan tersebut. Terlepas dari status Pak Usman (mantan kasatpol PP) sebagai calon wakil kepala daerah, kami tidak ada urusan kesana,” tegasnya.

(dbs)

Loading...

loading...

Feeds