DJSN: Penerapan Kelas Standar JKN untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan

Anggota DJSN, Muttaqien

Anggota DJSN, Muttaqien

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi edukasi publik bertajuk ‘Kebijakan Kelas Rawat Inap JKN dan Relaksasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Masa Pandemi. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Kamis (12/11/2020) dan Jumat (13/11/2020).


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), DJSN berfungsi sebagai perumus kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Perpres Nomor 46 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu tugasnya melakukan advokasi, edukasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan SJSN.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Muttaqien menuturkan, sesuai dengan tema yang dibahas dalam diskusi disebutkan salah satunya penerapan Kelas Rawat Inap (KRI) JKN atau kelas standar. Kata dia, pelayanan Kelas Rawat Inap rencananya tidak ada lagi kelas 1, 2 dan 3 untuk peserta. Ke depan akan dilebur menjadi satu yakni kelas standar.

“Rencana pemberlakuan satu kelas rawat inap tersebut untuk menerapkan kembali prinsip ekuitas sesuai dengan amanah Undang-Undang. Saat ini kami bersama kementerian terkait masih merumuskan kelas rawat inap ‘tunggal’ tersebut. Penerapan KRI JKN pada prinsipnya untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Muttaqien saat diwawancara usai kegiatan di Hotel Aston Pasteur.

“Yang ingin kami sampaikan bahwa KRI JKN ini bukan kemudian pelayanannya paling rendah. Kelas ini pada prinsipnya untuk memenuhi KDK yang akan menjadi rujukan utama penerapan dari aspek perawatan maupun aspek non medis, untuk pelayanan dasar,” tuturnya.

Kata dia, progres dari perumusan KRI JKN diperkirakan sudah hampir sekitar 80 persen. Bahkan, sudah diskusikan tentang kriteria kelas rawat inapnya di bagi ke 11 kriteria.

“Jadi ada tim dari DJSN dan Kemenkes terus dari Kemenkeu. Untuk kriterianya DJSN yang menyusun, sementara untuk tarif oleh Kemenkes. Kemarin kita harapkan sudah hampir final juga,” katanya.

Muttaqien terus melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit, baik swasta ataupun milik pemerintah. Sebab, rencana kelas ‘tunggal’ akan dilakukan bertahap hingga 2022. Untuk masa transisi awal, pada 2021 hingga 2022, akan diberlakukan dua kelas standar yakni A dan B. Baru pada 2024 akan diberlakukan kelas tunggal.

“Terkait manfaat kelas tak akan langsung jadi satu kelas ‘tunggal’, tapi akan jadi dua kelas dulu, setelah itu bertahap. Karena kalau langsung menju kelas tunggal, RS butuh persiapan dan waktu yang lama. Jadi kita menyiapkan roadmapnya empat atau lima tahun kedepan, kita lihat perubahan apa yang akan terjadi dalam program JKN,” terangnya.

“Kami harap kajian sudah selesai pada 2020. Setelah itu sosialisasi ke masyarakat luas. Kemudian menyusun Perpres karena butuh revisi dari perpres,” sambungnya.

Selain itu dalam diskusi tersebut dibahas juga soal iuran. Menurutnya, sampai sekarang masih dirumuskan dan belum selesai. Dalam kajiannya diperlukan berbagai masukan dan dampak kedepan.

“Kami ingin banyak input dari warga atau stakeholder, sehingga nanti ketika kebijakan ini keluar bisa dilaksanakan dengan sebaiknnya,” tandasnya.

Muttaqien menambahkan, ada beberapa kriteria yang dibahas soal iuran. Pertama, jika kebijakan KRI JKN diterapkan apakah akan ada masalah dari sisi Rumah Sakit, atau dari sisi peserta. Kedua, skema iuran yang mampu dibayar peserta dan ketiga ialah menentukan iuran yang bisa diterima warga tetapi tetap mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Semua masih dibahas dan kami terus mencari masukan-masukan. Mudah-mudahan bisa segera selesai,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

Indikator Menuju Desa Maju

MAJU desanya, makmur dan sejahtera warganya. Mungkin ini adalah dambaan setiap orang, untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah yang disebut …