Diacara Dangdutan, Kades Tenjolaya Kampanyekan Nomor 1, Pengamat: Jangan Salahkan Paslon 

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Pengamat Politik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menanggapi adanya video yang menampilkan seorang kades mendukung salah satu pasangan calon, yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung.


Asep mengatakan adanya video yang berdurasi 33 detik, tidak serta merta menunjukan semua kades bersikap tidak netral seperti itu. Jadi, kata Asep, tidak bisa digeneralisir.

Dan ini, lanjut Asep, tidak bisa disalahkan secara serta merta kepada pasangan calon. Menurutnya, bisa jadi itu adalah inisiatif dari oknum itu sendiri.

“Sebut saja oknum kades, selebihnya kan tidak bisa digeneralisir. Jadi tidak berpengaruh kepada reputasi atau nama baik atau kinerjanya pasangan calon itu,” ujar Asep saat dihubungi via telepon, Rabu (11/11) malam.

Asep juga tak menampik adanya oknum kades yang tak netral itu berpengaruh terhadap pasangan calon. Kata Asep, hal itu menunjukan pasangan calon tersebut tidak bisa mengendalikan pendukungnya, yang terikat dengan jabatan.

“Dia (calon) harus tegas,” katanya.

Asep menuturkan terkait video tersebut, harus menunggu pemeriksaan dari Bawaslu dan harus dibuktikan. Katanya, sebelum dibuktikan, jangan ada judgement.

“Bawaslu menegur yang bersangkutan. Intinya bawaslu harus tegas sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi, dia bisa mencatat berita acara bahwa yang bersangkutan telah melakukan itu, alasannya apa dan sanksinya apa,” papar Asep.

Kepada para kepala desa, Asep berpesan agar selalu komitmen dengan aturan kepemiluan. Bahwa kepala desa harus netral.

“Siapapun nanti yang menang, dia (kades) memposisikan diri menjadi pelayanan masyarakat, bukan hanya menjadi pelayanan pemenang,” pungkas Warlan.

Sebagai informasi, telah beredar video 33 detik yang menampilkan seorang kepala desa yang menyuarakan dukungan untuk salah satu pasangan calon nomor urut 1, Kurnia Agustina – Usman Sayogi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kades itu bernama Ismawanto Somantri yang menjabat Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Kejadian tersebut terjadi di atas panggung hiburan dangdut, tepatnya pada acara hajatan warga. Yaitu di Kampung beberapa RW 17, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Selasa (10/11) kemarin.

Awalnya, Ismawanto hanya dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Namun, Ismawanto malah mengkampanyekan paslon yang mengusung jargon Nu Pasti Sabilulungan itu. Parahnya lagi, Ismawanto masih mengenakan seragam lengkap saat melancarkan aksinya.

Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Ismawanto Somantri mengakui bahwa orang yang ada dalam video viral itu benar dirinya. Dia pun mengakui bahwa dirinya memang mengampanyekan paslon nomor urut 1.

“Betul itu (di video) saya. Itu di acara undangan pas ada tamu Ki Daus dengan rekan. Saya diminta naik (panggung). Ya itu spontanitas saya bicara seperti itu. Itu tanggapan saya, tidak banyak yang akan saya komentari,” ujar Ismawanto saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya.

Ismawanto pun mengaku siap menerima konsekuensi jika dirinya terbukti bersalah dan melanggar aturan.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung pun langsung mendalami video kades yang berkampanye tersebut. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengaku, sudah mengetahui dan mendapatkan video kades yang viral itu.

“Iya kami sudah mendapatkan video tersebut. Kami sudah memerintahkan Panwascam Pasirjambu agar dilakukan penelusuran untuk kemudian dituangkan dalam LHP (laporan hasil pengawasan). Selanjutnya, akan menjadi bahan kajian Bawaslu Kabupaten Bandung,” tegas Hedi, Rabu (11/11).

Menurut Hedi, kades Ismawanto diduga melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa seorang kades dilarang mengampanyekan paslon tertentu dan dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu.

“Jika terbukti melanggar yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana dan denda sesuai pasal 188. Tunggu saja, kami masih menerima laporan hasil penelusuran Panwascam,” tegasnya.

Adapun Pasal 188 menyebutkan bahwa setiap pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan kades atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana paling sikat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

Loading...

loading...

Feeds

Nakes di Bandung Rasakan Efek Vaksin Covid-19

POJOKBANDUNG.com , BANDUNG – Tahap pertama pelaksanaan suntik vaksin Covid-19 di Kota Bandung sudah dimulai, Kamis (14/1/2021). Sejumlah Puskesmas dan …

Nyabu, Vokalis Band Kapten Diringkus

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial AZ. AZ diciduk dari kamar kostnya yang berada …

Update Gempa Mamuju Sulbar: 34 Meninggal

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Korban akibat gempa Sulawesi Barat bertambah. Sampai dengan Jumat (15/1/20210) pukul 14.00 WIB, jumlah korban meninggal menjadi …