Keahlian 22 Koruptor Ini Bisa Pangkas Hukuman, KPK Tercengang

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum menerima salinan putusan 22 koruptor yang hukumannya dipangkas oleh Mahkamah Agung. Lembaga kekuasaan kehakiman itu sudah memangkas hukuman 22 koruptor, lantaran upaya hukum peninjauan kembali (PK) dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).


“Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA, terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (30/9).

KPK berharap, MA segera mengirimkan salinan putusan lengkap terhadap 22 koruptor tersebut. Hal ini agar lembaga antirasuah dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK.

“Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut, agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim,” tegas Ali.

Menurut Ali, hingga saat ini terdapat 38 koruptor yang perkaranya ditangani KPK mengajukan upaya hukum luar biasa itu ke MA. Dia tak menginginkan, permohonan PK dijadikan modus baru bagi para narapidana koruptor untuk mengurangi hukumannya.

“Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama, jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya,” cetus Ali.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan Majelis Hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun dalam memutus sebuah perkara. Dia mengharapkan, publik termasuk KPK dapat menghormati putusan hakim.

“Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya. Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoningnya baru memberikan komentar, kritik maupun saran saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja,” tandas Abdullah, Rabu (30/9).

Terbaru, koruptor yang dipotong hukumannya oleh MA yakni mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terlibat dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Kedua terpidana korupsi e-KTP itu yakni, Irman dan Sugiharto.

Berdasarkan putusan PK tersebut, hukuman penjara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman berkurang dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara. Sedangkan, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Sugiharto dipangkas dari 15 tahun penjara di tingkat kasasi menjadi 10 tahun penjara.

Perkara upaya hukum PK ini diadili oleh Ketua Mejelis Hakim Suhadi, dengan anggota Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat PK mengurangi hukuman keduanya, lantaran Irman dan Sugiharto telah ditetapkan oleh KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tertanggal 12 Juni 2017.

Kendati masa hukuman kedua terpidana korupsi itu berkurang, Irman dan Sugiharto tetap dijatuhi hukuman denda Rp 500 juta subsider delapan bulan kurungan. Sementara, Irman dibebankan uang pengganti sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar.

Namun jumlah itu dikurangi dari uang yang telah diserahkan Irman kepada KPK sebesar USD 300 ribu. Apabila tidak dibayar, uang pengganti akan diganti dengan penjara selama lima tahun.

Sementara, Sugiharto tetap dibebankan uang pengganti sebesar USD 450 ribu dan Rp 460 juta. Jumlah itu dikurangi uang yang telah diserahkan Sugiharto ke KPK. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan dua tahun penjara.

(jpc)

Loading...

loading...

Feeds