Kampanye Pilkada Bandung Boleh Gelar Konser Maksimal 100 Penonton, Asal…

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya.

POJOKBANDUNG.com,  SOREANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dibarengi dengan konser musik. Namun, selain harus menerapkan protokol kesehatan, kampanye dengan konser itu juga harus mendapatkan izin keramaian dari pihak terkait.


Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan bentuk kampanye pada pelaksanaan Pilkada 2020 masih sama seperti pelaksanaan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, lebih mengatur tentang penerapan protokol kesehatan secara lebih detail.

“Misalnya, ada pertemuan terbatas, ada tatap muka dan dialog, ada penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), ada rapat umum dan sebagainya. Hal itu ada di dalam PKPU 10. Tentunya semua itu harus menerapkan protokol kesehatan,” tutur Agus saat wawancara melalui telepon, Kamis (17/9).

Terkait dengan kampanye dalam bentuk konser, lanjut Agus, secara normatif itu memang masih diperbolehkan. Tetapi, KPU RI membatasi jumlah pesertanya hanya sebanyak 100 orang. Dan tentunya, harus mendapatkan izin dari pihak terkait, seperti kepolisian.

“Kalau misalnya pihak terkait tidak mengijinkan, ya itu bukan kewenangan KPU,” sambungnya.

Selanjutnya, terkait kampanye di media sosial, Agus mengaku belum menindaklanjutinya secara teknis. Tapi, kata Agus, kampanye di media sosial sudah ada dari dulu. Dimana, KPU akan meminta akun resmi dari Bakal Pasangan Calon, kemudian akun itu akan dimonitor dan di kontrol konten-kontennya

“Tapi, memang belum kita sampaikan kepada bapaslon, karena masih ada beberapa hari untuk kita mengadakan rapat tentang kampanye,” pungkas Agus.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang M Naser menanggapi pelaksanaan kampanye Pilkada yang diperbolehkan untuk menggelar konser. Menurutnya, selama itu memenuhi standar protokol kesehatan, maka pasti bisa. Tetapi, jika tidak memenuhi standar protokol kesehatan, maka akan ada kewenangan dari aparat kepolisian dan aparat TNI untuk membina atau membubarkan.

“Atau sebelumnya diukur oleh izin keramaian dari pihak kepolisian,” ujar Dadang saat wawancara di Stadion Jalak Harupat, Kutawaringin, Kamis (17/9).

Menurut Dadang, segala sesuatunya harus disiapkan. Dan harus bisa melihat dampak negatif dan dampak positifnya. Yang terpenting adalah pemilu bisa aman terkendali dan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk masa yang akan datang

“Yang penting pemilunya aman terkendali dan melahirkan pemimpin yang berkualitas di masa yang akan datang,” pungkas Dadang.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds

Pordi Bersiap Menjadi Bagian dari KONI

Permainan Domino sangat populer di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan di Sulawesi Selatan sudah menjadi budaya seperti acara pesta biasanya …