Desak PPIU Harus WNI Muslim

Ilustrasi Haji

Ilustrasi Haji

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji, Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) menilai masih terdapat celah dalam RUU Omnibuslaw terkait ibadah haji umrah. Khususnya, berkenaan dengan kriteria pemilik atau pemegang saham Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Asphurindo mendesak, pemegang saham atau pemilik PPIU hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam.


Sekjen Asphurindo, Muhammad Iqbal Muhadjir mengatakan, sejumlah asosiasi penyelenggara haji dan umrah telah menggelar dengar pendapat secara virtual dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (31/8). Selain Asphurindo, turut hadir perwakilan dari asosiasi lainnya seperti Himpuh, Amphuri, Kesthuri dan Sapuhi.

“Hasil rapat tadi, poin yang terpenting kami dari pihak asosiasi mengusulkan agar ada poin tambahan di Pasal 89 ayat 3, bahwa setiap penyelenggara ibadah haji umrah itu wajib bernegara indonesia dan wajib beragama islam,” katanya kepada Radar Bandung, Senin (31/8).  “Jadi, yang punya travel atau pemilik travel dan beserta pemegang saham harus muslim,” tambahnya.

Iqbal menilai, penambahan ayat perlu dilakukan karena Pasal 89 tersebut dinilai masih rancu. Dalam pasal tersebut tidak ada penjabaran lebih lanjut terkait kriteria Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang bisa menjadi PPIU. Karenanya, sambung Iqbal, pihaknya mengusulkan agar BPW yang bisa menjadi PPIU adalah BPW yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI yang beragama Islam.

“Dalam RUU tersebut tidak jelas, simpang siur tafsirannya. Dalam hal ini kami menyampaikan agar diperjelas, untuk menutup warga asing dan yang non-muslim masuk ke pemegang saham dan pemilik travel haji umrah,” katanya.

Terkait hal itu, Iqbal menyebut sejumlah alasan yang mendasari usulan tersebut. Pertama, perjalanan haji umrah merupakan bagian dari rukun Islam, ditambah bahwa Mekkah dan Madinah disebut sebagai tanah haram yang tidak boleh dimasuki oleh pemeluk agama lain. “Karena haji itu kan istilahnya bagian dari rukun Islam. Terus yang kedua jelas tanah Mekkah dan Madinah ini tanah haram yang tidak boleh dimasuki oleh non-muslim,” paparnya.

Alasan lain, Iqbal pun turut menyinggung terkait kemampuan pengusaha WNI yang beragama Islam. Iqbal mengatakan, mereka memiliki modal yang cukup dan memadai. Karenanya, kata Iqbal, modal asing tidak diperlukan. “Kita juga mampu, pengusaha muslim Indonesia mampu mengelola haji umrah. Masuknya modal asing akan mengganggu devisa negara,” ujar Iqbal.

“Oleh karena itu, harus ada tambahan kejelasan persyaratan tadi. Pemilik dan pemegang saham penyelenggara haji umrah dan haji khusus harus WNI dan muslim,” tegasnya.

Selain itu, Iqbal pun menyebut bahwa hingga kini masih terdapat penyelenggara yang bukan muslim. Oleh karena itu, Iqbal melanjutkan, pembahasan RUU itu dapat dijadikan momentum untuk mbuat peraturan yang lebih mengikat.

“Yang kami tahu ada (pemilik atau pemegang saham) bukan dari muslim. Karena itu, ini momentum untuk memperjelas dan mempertegas. Tidak membuka peluang non-muslim dan WNA (warga negara asing) masuk dalam bisnis ini,” jelasnya.

 

Jika usulan tersebut dimasukan kedalam RUU dan disahkan, maka penyelenggara haji umrah yang bukan muslim, kata Iqbal, harus berhenti beroperasi.

“Ya, harus berhenti. Ada sebagian kecil, tidak besar yang kita ketahui. Pemiliknya orang muslim tapi pemegang sahamnya non-muslim, tapi kalau untuk staf-stafnya itu boleh non-muslim. Seperti staf administrasi, misalnya,” jelas Iqbal.

Terpisah, Kepala Seksi Pembina Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Jawa Barat, Jajang Apipudin menegaskan pernyataan yang sama. Ia membenarkan bahwa komisaris atau pemegang saham dari badan usaha penyelenggara haji harus seorang muslim.

“Betul. Pertimbangannya karena ini mengurus terkait jemaah haji, mengurus umat yang mau ibadah. Haji atau umrah berbeda dengan wisata lainnya, bagian dari rukun agama Islam,” ungkapnya.

“Nanti kalau yang pemilik, komisaris atau pemegang saham non-muslim malah tidak nyambung dengan ruh sebagai rukun Islam tersebut,” katanya.

Selain itu, Jajang pun tak menuntup kemungkinan bahwa hingga kini terdapat badan penyelenggara yang pemiliknya non-muslim. Jajang mengatakan, bisa saja terjadi penyelahgunaan administratif, dalam hal ini yakni Kartu Tanda Penduduk.  “Pemiliknya harus muslim. Jika ada informasi bahwa proses pengajuan ada yang non-muslim mohon diinformasikan. Karena kami itu kan hanya lihat KTP. KTP kan belum tentu mencerminkan,” pungkasnya.

(muh/radarbandung)

Loading...

loading...

Feeds

Kebijakan Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama …

Manfaat Pensiun Anak sampai Usia 23 Tahun

Seseorang yang terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, yang didaftarkan dengan program jaminan pensiun oleh perusahaannya, maka Peserta bisa menikmati Jaminan Pensiun …
Puluhan Kendaraan Laku Dilelang

Puluhan Kendaraan Laku Dilelang

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sebanyak 87 unit kendaraan roda dua dan roda empat milik aset daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah …
Bergabung karena Terus Dihubungi Lampar

Bergabung karena Terus Dihubungi Lampar

POJOKBANDUNG.com, LONDON – Timo Werner, penyerang muda Jerman itu mengungkapkan salah satu alasan bergabung dengan Chelsea. Sebabnya, dia selalu ditelfon …

Ancaman Baru di Tengah Pandemi

Pandemi virus Covid-19 belum usai dengan segudang permasalahan yang menyertainya. Kini kita juga diliputi kegelisahan serangan demam berdarah dengue (DBD) …