Awas Resesi!

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat menjadi stimulus untuk menggerakan roda perekonomian yang belakangan ini melemah sebagai dampak dari pandemi Covid-19.


“Pandemi Covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat karena terhentinya beberapa aktivitas ekonomi. Padahal sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh sektor konsumsi. Dengan program ini, daya beli sebagian masyarakat setidaknya bisa dipertahankan agar tidak terus turun, sehingga gairah konsumsi kembali meningkat,” kata Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, Minggu (30/8).

Lebih lanjut, Setia menjelaskan, pada kuartal pertama 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat negatif. Jika hingga akhir Agustus pertumbuhan tak bisa mencapai angka pertumbuhan minimal 0% maka, kata Setia, Indonesia akan memasuki resesi ekonomi.

“Ini yang harus dihindari. Oleh karena itu, program ini juga diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tidak memasuki jurang resesi,” ungkap Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu.

Terkait kesertaan BPJS, Setia menaksir, pemerintah menggunakan data BPJS guna mendapat data pekerja, sehingga bias data bisa dihindari.

“Setiap program yang diluncurkan memang harus disandarkan pada data yang jelas dan akurat. Sejauh ini kita memang seringkali berhadapan dengan masalah data sehingga program yang diluncurkan kadangkala tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Namun demikian, Setia pun menekankan, banyak juga karyawan yang bekerja pada instansi pemerintah seperti guru honorer, pegawai puskesmas dan pegawai honorer non-PNS yang perlu mendapat perhatian.

“Ke depan saya menyarankan pemerintah untuk memperluas jangkauan program untuk juga memperhatikan karyawan yang mengabdi kepada negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi statusnya bukan ASN dengan pendapatan yang malah jauh lebih kecil dibanding gaji karyawan swasta,” paparnya.

Sementara itu, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Bandung menyayangkan penjaringan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru honorer tidak dilakukan secara khusus, tapi dipersyaratan dengan ketentuan yang sama dengan pegawai swasta, yakni kesertaan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu mengakibatkan banyak guru honorer dikabarkan tak terjaring bantuan.

Ketua FAGI, Deddy lebih berharap, penerima BSU bagi guru honorer didasarkan pada Data Pokok Pendidik (Dapodik) per wilayah. Pasalnya, tidak semua sekolah, khususnya swasta, memfasilitasi guru honorer dalam kesertaan BP Jamsostek.

“Saya kira hampir 80 persen sekolah swasta tidak mendaftarkan guru honorer ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka tidak mendapat bantuan,” katanya kepada Radar Bandung, Minggu (30/8).

“(Kalau mereka dikutsertakan di BPJS) kan harus dipotong (anggarannya). Yayasan keberatan untuk memotong honor guru (honorer), sedangkan honor gurunya kan, ya, rata-rata di bawah satu juta, habis lah kalau untuk mendapat BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Deddy mengatakan, pendataan guru honorer dalam penerimaan bantuan tersebut seharusnya dikhususkan dengan berdasarkan pada data Dapodik guna menjaring lebih luas.

“Sudah saja berdasarkan Dapodik. Itu sudah jelas, data seluruh Indonesia dan honorer ASN itu sudah jelas pasti (penghasilannya) di bawah lima juta rupiah. Itu bisa dijaring melalui dinas kabupaten/kota masing-masing. Diusulkan oleh sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, Deddy pun menyayangkan bahwa perumusan bantuan BSU dari pusat itu tidak melibatkan organisasi-organisasi penggerak. Padahal, hemat Deddy, hal itu bisa membuka pintu masuk dari para guru yang lebih paham dengan kondisi dan keterbatasan di lapangan.

“Dalam hal ini, dalam perumusan bantuan, seharusnya organisasi-organisasi penggerak pendidikan harusnya dilibatkan dulu. Ini kan tidak dilibatkan,” katanya.

Sebelumnya, Mega Rahayu, Sekretaris Umum Forum Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Honorer Negeri (FGTHN) Provinsi Jawa Barat, menyambut baik bantuan tersebut. Namun, senada dengan Deddy, dia memprediksi banyak guru honorer yang tidak bisa menerima bantuan tersebut. Pasalnya, tidak semua guru honorer terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

“Kami menyambut baik kebijakan untuk memperhatikan guru honorer yang terdampak karena pandemi Covid-19 ini. Tapi di lapangan, guru honorer itu tidak semua diikutsertakan BP Jamsostek,” katanya.

Mega menegaskan, tidak semua sekolah memfasilitasi guru honorer untuk ikut serta dalam BP Jamsostek. Lazimnya, kata Mega, guru honorer hanya disertakan pada BPJS Kesehatan. Itupun, lanjut Mega, tidak semua guru honorer menjadi peserta BPJS Kesehatan terlebih guru honorer sekolah swasta. “Tidak semua punya fasilitas itu dari sekolah,” tegasnya.

Untuk itu, hemat Mega, untuk menjaring guru honorer secara luas, diharapkan dilakukan pendataan secara massif dan penyesuaian persyaratan penerima bantuan. Dalam hal ini, kondisi guru honorer dan pegawai swasta lainnya sulit untuk disejajarkan. Mega lebih berharap pendataan bagi guru honorer dilakukan berdasarkan Dapodik.

“Kalau bisa guru honorer tidak didasari oleh BP Jamsostek, tapi pendataannya dibedakan. Misalnya, kalau kami didata dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) mungkin akan lebih banyak guru honorer yang terjaring,” ungkapnya.

“Guru honorer juga memang harus terjaring bantuan, tapi itu sistem pendataannya harus adil. Mengenai honorer tentu kompleks. Jadi, kamu menyambut baik (bantuan tersebut, tapi sangat menyayangkan dengan sistem pendataannya,” katanya.

Selain itu, Mega mengaku, hingga Minggu (30/8) pihaknya belum menerima laporan terkait anggotanya yang menerima bantuan tersebut.

“Untuk pencairan dana dari pemerintah, kalau gurhon (guru honorer) kan pakai bank daerah jadi, berpengaruh juga sepertinya (belum mendapat giliran).

Kemarin baru Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN. Senin (31/8), kemungkinan bank daerah. Semoga saja,” pungkasnya.

(muh/radarbandung)

Loading...

loading...

Feeds

46 Warga Kampung Jati Dievakuasi

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Aktivitas bencana pergerakan tanah yang memprakporandakan tiga perkampungan penduduk di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, kian meluas …

Bakti Sosial Dosen untuk Masyarakat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sepuluh dosen Program Studi Pendidikan Guru (PG) PAUD IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) …