BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah

PENYERAHAN DATA: (Kiri-kanan) Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Agus Susanto Direktur Utama BPJAMSOSTEK.

PENYERAHAN DATA: (Kiri-kanan) Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI dan Agus Susanto Direktur Utama BPJAMSOSTEK.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus berjalan. BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (24/8).


Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengungkapkan,
penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

“Dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta,” ujar Agus.

Kata Agus, gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat 30 Agustus 2020,” paparnya.

“Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” sambung Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan BPJAMSOSTEK dan menyatakan, data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta akan di checklist untuk mengecek kesesuaian. Setelah itu baru akan diserahkan kepada KPPN untuk disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah kemudian ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah.

“Kami juga butuh waktu empat hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian,” imbuhnya.

Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU tersebut.

“Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka termasuk yang menerima program bantuan perintah ini,” tutup Ida.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds