408 Narapidana Kab. Bandung Siap Memiliki Bupati Baru

ilustrasi pilkada

ilustrasi pilkada

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Dalam gelaran pesta demokrasi, masyarakat bisa menggunakan hak politiknya untuk memilih sosok pemimpin bagi daerahnya. Hak memilih tersebut juga dimiliki oleh para penghuni lapas. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung, berdasarkan data per tanggal 1 Juli, ada 408 penghuni lapas yang bisa menggunakan hak pilihnya.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengungkapkan, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dimana, dalam menjalankan tugasnya, PPDP ini menggunakan alamat yang ada pada A-KWK atau alamat berdasarkan kependudukan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“KPU melakukan koordinasi dengan lapas untuk menyandingkan hasil coklit dengan data warga lapas yang merupakan warga Kabupaten Bandung. Pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), di lapas ada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, untuk gelaran Pilkada masih menunggu edaran dari KPU RI,” ungkap Agus saat dihubungi via pesan singkat, Minggu (23/8).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Damari mengatakan gelaran Pilkada sudah dijadwalkan secara nasional. Jadi, setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk para warga binaan, tapi tentunya harus terdaftar dalam data pemilih tetap. Di lapas, kata Damari, tidak hanya diisi oleh warga Kabupaten Bandung saja, tapi juga ada warga yang berasal dari daerah lain. Oleh karena itu, pasti dari KPUD akan berkoordinasi dengan pihak lapas untuk melakukan pendataan.

“Sudah pernah KPUD datang untuk melakukan pendataan, tapi pasti akan mendata lagi. Karena kan ada warga binaan yang sudah keluar lapas,” ujar Damari saat wawancara di Baleendah, Minggu (23/8).

Dalam pelaksanaan Pilkada ini, pihaknya hanya sebagai fasilitator. Karena dari pihak KPU lah yang akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan Pilkada. Tapi pada intinya, Damari menegaskan pihak lapas siap memfasilitasi gelaran Pilkada. Tapi, pihaknya juga tidak memperkenankan pihak partai untuk melakukan “sosialisasi” di lapas dan juga mencegah adanya “penumpang gelap”.

“Bagi pihak luar yang ingin melakukan kegiatan audiensi di lapas harus mendapatkan ijin dari kantor wilayah,” pungkas Damari.

(fik)

Loading...

loading...

Feeds