DPR: Wajib Sediakan Swab Test untuk Guru

ILUSTRASI : Ilustrasi seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bandung.

ILUSTRASI : Ilustrasi seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Bandung.

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Demi menjaga keamanan dan kenyamanan saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah saat pandemi Covid 19, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib menyediakan swab tes bagi tenaga pengajar.


Anggota Komisi X DPR RI , Dede Yusuf Macan Effendy mengatakan, jika sekolah diizinkan untuk dibuka maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan Swab Test atau minimal PCR tes bagi tenaga pengajar atau guru. Karena kondisi Pandemi Covid 19 merupakan tanggung jawab pemerintah. Anak-anak mungkin tidak terpengaruh besar, tetapi ketika anak tersebut pulang kerumah dan bertemu ayahnya yang memiliki riwayat diabetes, stroke atau jantung, maka itu akan menjadi bahaya bagi yang dirumah.

“Jadi benar-benar harus dipahami, apakah pemerintah daerah sanggup menyiapkan swab test atau minimal PCR tes bagi tenaga pengajar. Kemudian, seminggu sekali sebagai bentuk pemantauan, siswa yang bersekolah wajib menjalani rapid test. Selanjutnya, dilihat updatenya, jika ternyata ada yang positif, maka sekolahnya harus ditutup lagi,” ujar Dede saat dihubungi via telepon, Sabtu (1/8).

Kemudian, jika memang sekolah dibuka maka harus dibuka secara bertahap. Yaitu dimulai dari sekolah jenjang SMA, setelah dua bulan barulah jenjang SMP yang boleh dibuka dan terakhir jenjang SD. Jadi, sekolah tidak bisa sekaligus dibuka.

“Bayangkan ada 48 juta siswa sekolah dari SD sampai SMA yang masuk sekolah, maka bisa menjadi klaster baru. Itulah yang tidak kita harapkan. Jadi harus secara bertahap, SMA dulu yang dibuka dengan kapasitas 50 persen, sisanya masih menggunakan PJJ. Nanti dilihat adaptasinya bagaimana,” tutur Dede.

Selain itu, Dede berharap ada SK Menteri terkait pembukaan sekolah ini. Berdasarkan pemantauan yang pihakmya sering lakukan, memang ada sekolah yang sudah dibuka tetapi tentunya telah menerapkan protokol kesehatan. Kata Dede, tujuannya adalah agar sekolah bisa survive dan bisa memperoleh biaya, misalnya untuk membayar tenaga pengajar.

“Kepala Dinas Pendidikan bisa membentuk satgas covid 19 di sekolah, misalnya dengan memberdayakan penilik sekolah agar melakukan controling pada sekolah-sekolah,” pungkas Dede.

Loading...

loading...

Feeds

Kebijakan Relaksasi Iuran BPJAMSOSTEK

BPJAMSOSTEK memberikan respon terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama …

Manfaat Pensiun Anak sampai Usia 23 Tahun

Seseorang yang terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, yang didaftarkan dengan program jaminan pensiun oleh perusahaannya, maka Peserta bisa menikmati Jaminan Pensiun …
Puluhan Kendaraan Laku Dilelang

Puluhan Kendaraan Laku Dilelang

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sebanyak 87 unit kendaraan roda dua dan roda empat milik aset daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi telah …
Bergabung karena Terus Dihubungi Lampar

Bergabung karena Terus Dihubungi Lampar

POJOKBANDUNG.com, LONDON – Timo Werner, penyerang muda Jerman itu mengungkapkan salah satu alasan bergabung dengan Chelsea. Sebabnya, dia selalu ditelfon …