3 Jenderal Ikut Bantu Djoko Tjandra, Mantan Wakapolri: Ini Memalukan

Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)

Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)

Menanggapi hal tersebut, mantan Wakapolri Adang Darajadtun mengeluhkan kasus ini bisa terjadi. Apalagi masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia dengan bantuan dari oknum jenderal Polri.


“Kalau untuk saya bahwa sangat memalukan bahwa telah terjadi kasus yang menyangkut anggota Polri yang sekarang sudah ditindak oleh Kapolri,” ujar Adang dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7).

Adang berharap kasus yang melibatkan jenderal Polri untuk masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia adalah orang perorangan saja. Bukan terorganisir.

Menurutnya, kasus tersebut terorganisir dan sangat mencoreng instutusi Korps Bhayangkara. “Saya takut kalau ini bagian dari kegiatan yang paling terorganisir ini yang paling saya takuti. Kalau ini sudah terjadi dalam kasus seperti ini,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap bahwa Polri transparan dalam mengusut kasus yang berkaitan dengan Djoko Tjandra ini. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya kenapa aparat penegak hukum bisa sampai kebobolan. ‎”Karena kalau itu sudah terjadi ya saya bilang itu sadis penegakan hukum,” tambahnya.

‎”Masyarakat kita sudah kritis,masyarakat kita sudah bisa berbicara. Jadi kalau kepolisian masih juga menutup diri terhadap keterbukaan maka akan terpuruk di ujungnya nanti,” ungkapnya.

Adang berujar, suatu bangsa bisa berjalan dengan baik dilihat dari penyelenggara ‎negaranya. Jika masih ada banyak oknum yang berbuat seenaknya. Maka sudah pasti akan menimbulkan citra negatif. “Kalau penyelenggara negara moralnya seperti ini. Kelakuannya seperti ini maka akan terjadi hal-hal yang negatif,” pungkasnya.

Diketahui, ‎tersangka kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra saat ini telah memiliki e-KTP. Adapun informasi e-KTP tersebut dibuat pada 8 Juni lalu di kantor dengan dibantu oleh Lurah Grogol Selatan Asep Subhan. Asep Subhan juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai lurah.

Dari kasus tersebut, sudah ada tiga jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Itu karena melanggar etik.

Pertama kali Kapolri Idham Azis mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Pol Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo Dari Jabatanya karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.

Kemudian, dia pun membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Diketahui, dia membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.

Kapolri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

Adapun, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …