70 Persen Warga Desa Mekarsari Kab. Bandung Dimiskinkan Bank Ini, Kadesnya Langsung Cari Bantuan

POJOKBANDUNG.com, PASIRJAMBU – Agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tak jarang masyarakat meminta bantuan kepada bank emok, yang dirasa lebih mudah dalam memberikan pinjaman. Meskipun lebih mudah, tak jarang bank emok memberikan bunga yang besar, sehingga masyarakat sulit untuk membayar. Hal tersebut dialami oleh 70 persen warga Desa Mekarsari yang menjadi korban bank emok.


Kepala Desa Mekarsari, Feri Januar Pribadi, mengatakan bahwa 70 persen warga Desa Mekarsari menjadi nasabah bank emok, utamanya kaum ibu rumah tangga. Feri menceritakan bahwa sebelum pandemi, pernah ada sejumlah warga yang berasal dari dua RW terdiri dari 50 orang, warga tersebut meminta bantuan kepada Pemerintah Desa Mekarsari untuk memfasilitasi menyelesaikan masalah tentang bank emok. Kepada Feri, para warga tersebut mengaku tidak sanggup membayar tunggakan, karena merasa berat dengan bunga pinjamannya, dan durasi waktu pembayaran yang singkat.

“Mereka menyatakan tidak sanggup membayar hutangnya kepada bank emok. Tetapi mereka tetap berniat membayar dengan catatan bunga pinjamanya dihapus. Akhirnya, warga dipersilahkan untuk mencicil, sesuai dengan kesepakatan antara warga dengan lembaga peminjaman,” ujar Feri saat dihubungi via telepon, Rabu (3/6).

Adanya masalah bank emok ini, lanjut Feri, disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan peminjaman. Kata Feri, di Desa Mekarsari ada enam lembaga keuangan yang berkeliaran. Para lembaga keuangan tersebut ada yang terlebih dahulu membuat laporan ke desa, ada juga yang tidak.

“Rata-rata warga melakukan peminjaman uang diatas Rp5 juta,” lanjut Feri.

Pemerintah Desa Mekarsari mendapatkan masukan dari Bupati Bandung, Dadang M Naser, untuk melakukan peminjaman ke Bank BPR Kertaraharja. Hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihaknya. Perwakilan dari Bank BPR Kertaraharja juga sudah datang untuk melakukan pendataan jumlah warganya dan besaran kebutuhan dananya.

“Dalam menyelesaikan masalah bank emok ini, kita tidak bisa menggunakan dana desa atau dana bumdes. Sehingga, secepatnya kita akan berdiskusi dengan pihak bank,” jelas Feri.

Selaku Kepala Desa Mekarsari, Feri mengapresiasi langkah BPR Kertaraharja yang ingin membantu masyarakat terbebas dari bank emok. Dirinya berharap BPR Kertaraharja bisa memberikan pinjaman dengan persyaratan yang mudah dan bunga yang ringan serta selalu berkoordinasi dengan pihak desa.

“Pemerintah Desa bisa memberikan data kepada pihak bank terkait masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan pinjaman, khususnya untuk penggiat UMKM. Sehingga, pinjaman tersebut lebih bermanfaat dan tepat sasaran,” tutur Feri.

Camat Pasirjambu, Rahmat, memastikan bahwa Pemerintah Desa Mekarsari sudah mengambil langkah-langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan bank emok di Desa Mekarsari, meskipun belum maksimal. Sesuai dengan instruksi Bupati Bandung, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPR Kertaraharja.

“Setiap desa, saya rasa ada masyarakatnya yang menjadi korban bank emok. Karena keterbatasan, langkah desa dalam menanggulangi masalah bank emok menjadi tidak maksimal,” ucap Rachmat.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan pola hidup. Jangan sampai masyarakat bersikap konsumtif, apalagi menjadi nasabah bank emok.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPR Kerta Raharja, Moch Soleh Pios, melalui Direktur Kepatuhan, Beni Subarsyah, menuturkan bahwa dengan memanfaatkan dana koperasi dan LKM, pihaknya akan membantu warga dari Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali dan kecamatan lainnya, agar terhindar dari pernasalahan bank emok.

“Kita akan berkoordinasi dengan pimpinan cabang bersama pemerintah desa setempat, kemudian dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang menjadi korban bank emok. Selanjutnya pihak BPR Kertaraharja akan melunasi hutang masyarakat di bank emok. Program ini dilaksanakan melalui program kredit MCR Milenial,” tutur Beni.

BPR Kertaraharja menganggarkan Rp2,4 milyar. Jika anggaran tersebut bisa terserap dengan baik, maka pihaknya akan menganggarkan dana lagi. Beni meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati kepada orang yang menawarkan pinjaman, investasi, tabungan atau deposito. Masyarakat harus melihat legalitas lembaga keuangan tersebut. Jadi, dalam melakukan pinjaman, masyarakat harus menggunakan instansi yang resmi.

“Masyarakat yang menjadi korban bank emok bisa meminta bantuan kepada pemerintah setempat,” pungkas Beni.

(fik/Pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds