Ulama Jabar Khawatir PSBB Gagal Gegara Kebijakan Menhub

Ilustrasi transportasi

Ilustrasi transportasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kebijakan Menteri Perhubungan RI membuka kembali operasional moda transportasi di tengah pandemi Covid-19 mendapat reaksi berbagai elemen masyarakat termasuk Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI). Pasalnya kebijakan tersebut telah menyia-nyiakan upaya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) termasuk untuk tidak mudik Lebaran.


Kebijakan membuka kembali moda transportasi ini merupakan salah satu poin dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idulfitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

DP MUI se-Indonesia pun, kecuali Jabar dan Jateng, menyatakan sikapnya di antaranya melalui surat pernyataan bersama.

Mereka menyatakan kebijakan Menteri Perhubungan RI ini kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam surat tersebut mereka meminta dengan tegas kepada Presiden RI untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan RI yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara, sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

Bahkan DP MUI pun mendesak Pemerintah RI untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) lewat moda transportasi yang sudah dilonggarkan ini, khususnya yang berasal dari Cina sebagai awal kasus Covid-19 muncul.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan meski  DP MUI Jabar tidak ikut menyatakan sikap bersama DP MUI yang lainnya dalam surat tersebut, kebijakan dari Menteri Perhubungan RI ini memang tengah dikhawatirkan para ulama di Jawa Barat.  Soalnya, para ulama ini menjadi garda terdepan menyosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat.

“Demi taat kepada pemerintah karena ini wajib bagi ulama, semua pondok pesantren diliburkan, pengajian diganti jadi lewat digital, salat Jumat dan kegiatan di masjid tidak dilakukan sekalipun dimaki masyarakat yang belum mengerti. Itu semua sebagai bukti taat kepada pemerintah. Tapi sekarang, malah dibuat bingung karena dilonggarkan transportasinya,” tandas Uu melalui ponsel, Sabtu (9/5/2020).

Ulama bersama masyarakat, lanjut Uu, sudah susah payah melakukan pembatasan sosial. Masyarakat yang awalnya tak acuh, kini sudah banyak yang mengerti dan menjalankan pembatasan sosial karena terus mendapat sosialisasi dari pemerintah di berbagai lapisan, termasuk para ulama yang sangat berpengaruh.

Para ulama pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerintah untuk menyukseskan percepatan penanganan Covid-19 ini. Bahkan harus membatasi berbagai kegiatan ibadah yang mengumpulkan jamaah saat Ramadan ini.

“Tapi di sisi lain, Menhubnya memberi keleluasaan kembali di bidang transportasi, yang memungkinkan TKA ini masuk ke Indonesia. Bukan ulama anti-TKA, mereka sadar kalau TKA bisa berkontribusi untuk kemajuan pembangunan, tapi ulama pun mengerti bagaimana bahayanya virus ini kalau terus menyebar,” ujar Uu.

Uu mengatakan akhirnya para ulama meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut karena sudah membuat masyarakat menjadi kebingungan.

Uu yang berasal dari komunitas ulama Jawa Barat ini pun mengatakan baru kali ini, DP MUI mengeluarkan surat yang begitu tegas dan seolah kontradiktif terhadap kebijakan pemerintah, padahal biasanya selalu mengikuti pemerintah.

(apt/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

Grab Lebih Baik Patuhi Putusan KPPU

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Grab disarankan berjiwa besar dan bayar denda yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp …

Wabah Masih Melanda, Sekolah Hendak Dibuka

WABAH Covid-19 yang melanda dunia belumlah usai, keberadaannya seolah tak mampu terkalahkan meskipun dunia melakukan perlawanan yang demikian gencar. Mulai …