Ponsel BM Diblokir Mulai Hari Ini, IMEI Legal Bisa Tersambung Operator

POJOKBANDUNG.com – Pemerintah mulai mengimplementasikan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui IMEI pada Sabtu (18/4/2020) hari ini. Skemanya melalui pemblokiran whitelist dengan menerapkan mekanisme “normally off”, di mana hanya ponsel dengan IMEI legal atau terdaftar saja yang bisa tersambung ke jaringan operator seluler.


Regulasi ini dibuat dengan melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada akhir 2019 lalu.

Setelah diuji coba dan dilakukan sosialisasi selama enam bulan terakhir, Kementerian Kominfo memutuskan untuk memblokir ponsel ilegal menggunakan mekanisme whitelist.

Metode ini bertujuan agar konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli ponsel dan membawa pulang.

Dengan skema ini, ponsel yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian tidak akan dapat terhubung dengan jaringan seluler sehingga tak bisa digunakan.

Untuk dapat mengetahui legalitas ponsel, pengecekan dapat dilakukan melalui halaman imei.kemenperin.go.id dengan mencantumkan nomor IMEI ponsel yang akan dibeli.

Jika terdaftar, maka ponsel akan dapat terhubung dengan jaringan seluler dan dapat digunakan. Jika tidak, maka ponsel tidak dapat terhubung ke jaringan seluler.

Ponsel BM yang aktif sebelum 18 April masih bisa digunakan

Namun ponsel black market yang sudah aktif atau pernah digunakan dengan kartu SIM sebelum tanggal 18 April 2020 masih akan tetap berfungsi sebagaimana biasanya.
Pasalnya, peraturan ini hanya berlaku untuk ponsel ilegal yang aktif setelah 18 April 2020.

Artinya, pengguna yang sudah menggunakan ponsel BM sebelum 18 April tak akan merasakan perubahan apa pun.

Dengan diterapkannya peraturan ini, pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk membeli perangkat smartphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang legal atau resmi di Tanah Air.

Jika terpaksa untuk membeli ponsel di luar negeri, pemerintah hanya mengizinkan untuk membawa masuk maksimal dua perangkat setiap orangnya.

Adapun ponsel yang dibawa masuk (hand carry) dengan harga minimal 500 dollar AS (sekitar Rp 7 juta) akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pajak, ponsel yang dibawa dari luar negeri itu juga wajib didaftarkan IMEI-nya di bandara setempat agar bisa dipakai sebagaimana mestinya.

Tidak berlaku untuk laptop

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI, Mochamad Hadiyana menuturkan, regulasi ini hanya berlaku untuk perangkat HKT atau Handphone, Tablet, dan Komputer Genggam.

Hadiyana mengatakan, istilah “komputer genggam” pada regulasi tersebut bukan mengarah pada perangkat laptop, melainkan alat point of sale (POS) genggam yang menggunakan sim card, seperti alat pembayaran dan alat pemindai harga di supermarket.

Sementara itu Direktur Jenderal SDPPI Ismail mengatakan bahwa regulasi pemblokiran melalui IMEI hanya akan menyentuh perangkat yang terhubung melalui sim card.

“Kalau laptop yang sekarang tidak pakai sim card itu tidak kena, karena tidak ada IMEI-nya. IMEI itu kan melekatnya ke perangkat dengan radio frequency standar GSM,” pungkas Ismail.

(bbs)

Loading...

loading...

Feeds

Pangdam Pimpin Serah Terima Jabatan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dalam mewariskan nilai-nilai Siliwangi sekaligus mengestafetkan misi tugas dalam membangun kebesaran dan kejayaannya, Kodam III/Siliwangi menggelar acara …

Ajak Perempuan Keluar Zona Nyaman

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Perempuan di Kabupaten Bandung Barat harus memiliki integritas, tangguh dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pasalnya, kesan …

Harus Aktifkan Koperasi di Sumedang

 POJOKBANDUNG.com, KOTA – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2021-2025 diharapkan mampu mengaktifkan dan menghidupkan kembali koperasi …

Belum Bisa Layani Semua Kecamatan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi mengaku masih kewalahan untuk dapat melayani …

Vaksinasi Covid Telan Rp47 Miliar

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang mengungkap, di tahun anggaran 2021 ini, Pemda Subang mendapat …

Kompak Bantu Warga yang Isolasi

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Desa Jalancagak, Kaecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang memberikan bantuan bagi tetangga yang tengah menjalani isolasi mandiri di …

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …