Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Dilakukan Sesuai Prosedur dan Aturan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2020 sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hasilnya, Akhmad Marjuki menjadi sosok yang ditetapkan menempati jabatan tersebut.


Anggota dan Juru Bicara Panlih Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2020, Nyumarno menyatakan proses selanjutnya adalah menunggu pelaporan oleh Pemprov Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rampung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Seluruh ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pemilihan wakil bupati Bekasi sudah ditempuh,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (7/4/2020).

Nyumarno menerangkan, Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU Pasal 176 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 24 ayat 3.

Isinya, jabatan yang sudah kosong di atas 18 bulan, maka kewenangan pemilihan wakil bupati Bekasi sudah jelas menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi.

Lebih lanjut Nyumarno mengatakan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan bupati/wakil bupati, maka pemilihan bupati/wakil bupati diatur oleh Tata Tertib DPRD.

Karenanya, Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi tidak dapat dipisahkan dari proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022.

Tata Tertib ini sudah dikonsultasikan dengan Pemprov Jabar dan sudah disahkan jauh sebelum adanya pemilihan.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam perjalanannya terdapat pendapat hukum yang berbeda yang akhirnya memunculkan polemik di Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut dipicu sikap bupati Bekasi yang tak kunjung mengusulkan nama calon wakil bupati Bekasi dalam proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2022 yang digelar 18 Maret 2020 lalu itu.

Dia menerangkan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik pengusung bupati mengusulkan dua nama calon wakil bupati kepada DPRD melalui bupati.

“Tapi, sampai masa pendaftaran selesai, bupati tak kunjung mengusulkan dan mendaftarkan nama calon wakil bupati. Kalau bupati tak mendaftarkan calon wakil bupati pada masa pendaftaran, hal itu tidak ada aturannya, baik di UU maupun PP. Artinya, ada kekosongan hukum,” ujarnya.

Menurut Nyumarno, kemungkinan terjadinya kondisi bupati tidak mengusulkan nama calon pendampingnya tersebut sebenarnya sudah dikonsultasikan juga kepada Pemprov Jabar jauh hari sebelum Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 digelar.

“Karenanya, dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bekasi Pasal 41 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal bupati tidak mendaftarkan calon wakil bupati, maka panlih harus melaporkannya ke DPRD Kabupaten Bekasi dan di Pasal 41 ayat 5 juga disebutkan panlih harus melaporkannya kepada Gubernur Jabar,” paparnya.

Setelah pihaknya melaporkan kondisi tersebut, pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bekasi serta seluruh partai pengusung menyepakati bahwa proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 tetap dilanjutkan yang diikuti dua calon tanpa melalui bupati Bekasi hingga akhirnya terpilihlah Akhmad Marjuki.

“Kita sudah undang seluruh parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, NasDem dan Hanura, termasuk bupati Bekasi waktu itu. Parpol pengusung mengusulkan dua nama kepada bupati, tapi bupati tetap tak kunjung mendaftarkan hingga masa pendaftaran habis,” terangnya.

“Jadi, mekanisme sudah tidak perlu diperdebatkan karena semua prosedur sudah kita tempuh,” tegasnya.

Di samping itu, Kabupaten Bekasi yang wilayahnya luas dan penuh dinamika membutuhkan kehadiran wakil bupati. Terlebih, saat ini isu pandemi virus corona (covid-19) tidak bisa hanya mengandalkan bupati saja.

Diketahui, Pemilihan Wabup Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 tersebut digelar DPRD Kabupaten Bekasi melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, 18 Maret 2020 lalu.

Agenda pemilihan tersebut dihadiri 40 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari total 50 anggota DPRD Bekasi dan diikuti dua calon wakil bupati, yakni Akhmad Marjuki dan Tuti Nurcholifah Yasin dengan perolehan 40 suara untuk Akhmad Marjuki dan 0 suara untuk Tuti Nurcholifah Yasin.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jabar, Dani Ramdhan menyatakan, tugas Pemprov Jabar saat ini tinggal melaporkan seluruh proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 Mendagri.

(dbs/rls)

Loading...

loading...

Feeds

New Normal, Ini Manfaat Sistem HRIS bagi Perusahaan

POJOKBANDUNG.com–BELAKANGAN pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pemberlakuan aktivitas new normal pasca PSBB.  New normal sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan …