Siap Cabut Pasal Kontroversial

Pengusung Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga siap menghapus beberapa pasal yang dianggap kontroversial. (ist)

Pengusung Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga siap menghapus beberapa pasal yang dianggap kontroversial. (ist)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga masih panjang. Para pengusungnya siap membuka ruang diskusi, termasuk menghapus beberapa pasal yang dianggap kontroversial.


Diketahui, RUU ini diusung oleh lima anggota DPR lintas fraksi, mereka adalah Ledia Hanifia (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra) dan Ali Taher (PAN).

Netty Prasetyani menjelaskan bahwa latar belakang diusulkannya RUU ini karena keluarga juga mendapat mandat mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas yang bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Landasan lain yang membuatnya mengajukan gagasan dalam bentuk produk legislasi adalah terkait data setiap tahun itu ada 305 perempuan meninggal karena melahirkan dari  total 100 ribu proses persalinan. Ada 22 bayi yang meniggal dari 1000 kelahiran. Belum lagi remaja yang menikah pada usia anak.

RUU Ketahanan Keluarga sendiri menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. RUU ini telah menjalani proses harmonisasi pertama di Baleg DPR RI pada 13 Februari 2020.

Namun, RUU ini kemudian mendapat kecaman karena ada beberapa pasal yang dianggap mencampuri urusan privat. Selain Pasal 25, pasal lain yang disorot misalnya Pasal 32 di mana mengatur pelarangan surogasi untuk memperoleh keturunan. Bahkan dikenakan pidana pada Pasal 141 dan 142.

RUU ini juga mengatur seksualitas. Pada Pasal 86, 87 dan 88 diatur keluarga dapat melaporkan penyimpangan seksual dan harus direhabilitasi. Penyimpangan seksual itu dijelaskan berupa, sadisme, masokisme, homosex dan incest.

RUU ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi keluarga dari ancaman fisik dan non fisik seusai dengan norma agama, etika sosial dan ketentuan perundangan. Salah satu ancaman non fisik itu adalah propaganda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Netty mengakui ketika mengajukan RUU, antara filosofi sebagai pengusung itu belum selesai pada proses legal drafting dan pemilihan kata. Sehingga ketika pimpinan Badan Legislasi (Baleg) meminta untuk presentasi, maka draft awal itulah yang diajukan.

“Nah presentasi itu bukan presentasi pembahasan. Bukan yah. Bahwa seharusnya draft awal yang diusulkan juga ga jadi hak publik untuk dibedah. Karena Baleg belum menentukan apakah diterima atau ngga untuk dibahas, ini baru awal banget,” terang dia.

“Tapi, sebagai pengusung juga saya ga keberatan kalau ada pasal yang bermasalah dan dianggap mendomestifikasi perempuan, kita akan take out, ubah, dibuang bahkan. Karena kita ingin RUU ini bisa digolkan dan bisa diimplementasikan. Produk legislasi ga semuanya mulus, pasti ada yang salah,” ia melanjutkan.

Ia memastikan tidak ingin mengajukan sebuah RUU yang membuat hak perempuan mundur. Beberapa pasal yang diajukan adalah pekerjaan ramah keluarga. Misalnya cuti melahirkan enam bulan tanpa dilurangi haknya, cuti suami pada saat istri melahirkan. Atau mendorong hunian dengan fasilitas lengkap dan ruang terbuka untuk menunjang aktivitas anak.

(bbb)

Loading...

loading...

Feeds