POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gedung DPRD Kota Bandung akan meningkatkan standar maksimal kebersihan lingkungan. Hal itu dilakukan untuk antisipasi mewabahnya virus corna.
Menurut Kepala Bagian Umum (Kabagum), Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Bandung, Jaja Nurjaman, pihaknya melakukan beberapa persiapan terkait hal tersebut.
“Kami menyiapkan hand sanitizer di beberapa ruang strategis, seperti di lobi, dan di ruang pimpinan,” ujar Jaja Kepada Wartawan, Senin (16/3/2020).
Selain itu, juga Setwan membutuhkan alat pengukur suhu tubuh. Namun, lanjut Jaja pihaknya menemui beberapa kendala untuk memenuhi kebutuhan ini.
“Untuk mendapatkan kebutuhan alat kesehatan (alkes) ini, kami harus mengantre dan satu orang hanya bisa mendapatkan 1 barang,” papar Jaja.
Akibatnya, untuk hand sanitizer, harus mengantre sampai sekitar 6 orang. Karena kebutuhan nya banyak.
“Untuk hand sanitizer kita butuh setidaknya 30 botol,” katanya.
Sedangkan, untuk pengukur suhu tubuh, Jaja mengatakan pihaknya hanya bisa mendapatkan 2 unit.
“Makanya, kita konsentrasikan jalur keluar masuk hanya di satu pintu. Agar semua tamu yang masuk bisa dicek,” tambahnya.
Menyusul surat edaran Wali Kota Bandung terkait larangan mengadakan kegiatan masal, Setwan DPRD Kota Bandung tidak menggelar apel untuk sementara waktu. Hal yang sekarang tengah dibiasakan adalah membawa sajadah masing-masing, meskipun untuk Solat di masjid.
“Namun, kami sementara ini belum menyediakan sajadah untuk ke 50 anggota dewan,” tambahnya.
Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Cocpid -19, Jaja mengatakan, pihaknya tengah mencari pihak ketiga yang bisa melakukan penyemprotan desinfektan di aeluruh gedung dewan.
“Selain itu, kita juga melakukan konsultasi dengan dinas kesehatan, apakah penyemprotan desinfektan ini dilakukan satu kali atau harus dilakukan berkala,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedi Rusmawan mengatakan, meski penyebaran Virus Cocpid-19 di Kota Bandung semakin meluas, aktifitas internal DPRD Kota Bandung masih berjalan.
“Untuk rapat-rapat yang tidak melibatkan banyak orang dan audiensi yang tidak lebih dari 10 orang masih kita lakukan,” ujar Tedi.
Tedi menambahkan, pihaknya juga masih memungkinkan menerima kunjungan dari luar daerah. Terlebih untuk kunjungan dari daerah yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembatalan secara mendadak. Hanya saja, untuk perjalanan ke luar kota seperti konsultasi dengan pemerintah pusat, untuk sementara tidak bisa dilakukan.
“Seharusnya, hari Senin ini, kita ke Kementrian PUPR dan ada beberapa konsultasi lainnya. Tapi tidak bisa dilakukan, karena mereka juga tidak menerima tamu,” pungkasnya.
