Disperindag Awasi Pembelian Bahan Pokok yang Tak Wajar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menerima informasi bahwa terjadi peningkatan kegiatan belanja di pusat perbelanjaan. Ini terjadi setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuat surat edaran penundaan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka berkaitan dengan virus corona.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh.Arifin Soedjayana mengungkapkan, informasi tentang peningkatan belanja itu didapatkan dari pihak Aprindo.

“Terjadi peningkatan belanja yang cukup tinggi terutama di jaringan Yogya Supermarket yang ada di Kota Bandung. Kemarin kita langsung turunkan empat tim, turun ke swalayan yang ada di Bandung Raya,” kata dia usai peresmian Zona Integritas di Disperindag Jabar, Bandung, Senin (16/3/2020).

Ia mengaku akan memantau peningkatan kedatangan konsumen, memastikan kebutuhan apa saja yang dibeli. Sejauh ini, masyarakat membeli bahan pokok beras. Minyak, telur, gula.

“Tapi kemarin saya sudah minta ke Aprindo manakala terjadi pembelian tidak wajar untuk dibatasi. Di beberapa gerai Yogya hanya tiga maksimal, misal minyak satu kilo satu kilo jadinya tiga kilo,” tuturnya.

Dari laporan tim, peningkatan belanja konsumen ini hanya terjadi di Kota Bandung. Namun, tidak terjadi di jaringan Borma, Hypermart, Superindo. Bahkan dari laporan kabupaten/kota tidak ada kejadian serupa.

Sementara dari pantauan di pasar tradisional menurutnya dipastikan tidak ada pembelian dalam jumlah besar oleh konsumen. Karena itu pihaknya menghimbau agar masyarakat tidak belanja berlebihan atau panic buying.

“Tolong dalam membeli sembako, tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan saja, bahwa stok di pasar termasuk stok di gudang distributor untuk kebutuhan pokok masih aman,” ucap dia.
Terapkan Zona Integritas

Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerapkan zona integritas untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan perwujudan dari cita-cita RPJMD Jawa Barat dalam upaya reformasi birokrasi.

Untuk saat ini, lanjut Arifin, penerapan kawasan zona integritas ini mulai diberlakukan untuk bidang pelayanan surat keterangan asal. Namun ke depannya, kata dia, penerapan zona integritas akan diterapkan di semua lini di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala agar ada tolok ukur kinerja pelayanan publik,” terang Arifin.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dudi S. Abdurachim mengapresiasi upaya Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Jawa Barat yang berinisiatif menerapkan zona integritas di lingkungan kerjanya. Secara simbolos penandatangan pakta integritas ini, lanjut dia, untuk eselon III, eselon IV, staf, dan non-ASN.

Penerapan zona integritas ini juga merupakan salah satu indikator peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat dalam menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat. “Tidak ada pilihan lain ke depan kita melengkapi juga infrastruktur teknologi dan informasinya agar pelayanan publik ini semakin mudah,” pungkasnya.

(muh)

Loading...

loading...

Feeds

New Normal, Ini Manfaat Sistem HRIS bagi Perusahaan

POJOKBANDUNG.com–BELAKANGAN pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pemberlakuan aktivitas new normal pasca PSBB.  New normal sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan …