Kasus Reses Masih Panjang

Warga sedang berkegiatan di area pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Djulaeha Karmita.

Warga sedang berkegiatan di area pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Djulaeha Karmita.

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Meski sudah memanggil lebih dari 15 saksi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi hingga kini masih belum memutuskan aturan yang dilanggar dalam pelaporan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk pembayaran jasa non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2018.


Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Sukoco mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data serta keterangan para saksi perihal pelanggaran apa yang telah dilakukan dalam kasus ini.

“Kita akan kumpulkan data baik itu keterangan saksi-saksi, juga dokumen yang ada. Jadi kita masih mengumpulkan data supaya pemeriksaan akurat. Kalau sudah kita temukan apakah ada pelanggaran atau tidak nanti kita akan umumkan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Sukoco, Kamis (5/3/2020).

Menurut Sukoco, berlarut-larutnya penetapan status kasus reses ini disebabkan banyaknya saksi yang harus diperiksa. seperti para Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 yang saat itu memanfaatkan dana reses untuk pembayaran jasa non-PNS.

Termasuk Achmad Gunawan yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Cimahi. Hingga saat ini mantan ketua DPRD Cimahi itu belum dilakukan pemeriksaan. Menurut dia, pihaknya pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. “Kalau Ketua DPRD yang lalu belum kita periksa. Ke depan kita pasti akan minta keterangannya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejari Cimahi menerima laporan perihal dugaan adanya pemborosan dalam kegiatan reses para Anggota DPRD tahun 2018 untuk pembayaran jasa non PNS dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Cimahi tahun 2018. Kegiatan itu dinilai menimbulkan pemborosan keuangan daerah dengan pagu anggaran senilai Rp 6,7 miliar.

Awal pemeriksaan dugaan kasus tersebut, Kejari Cimahi sudah memeriksa dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun 2018. Mereka adalah BR, YT, LK, AN, FG, HZ, TM, MD.

Kemudian, terang Sukoco, pihaknya juga sudah memanggil dan menggali keterangan belasan Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019, yang saat itu mengikuti program reses. “Sampai sekarang kita masih melakukan pemeriksaan, dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini sudah ada pemeriksaan terhadap anggota dewan 13 dari 45,” ungkap Sukoco.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Tarif PPh Turun, WP Diimbau Segera Lapor SPT

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA–Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 …