Indeks Kerawanan di Peringkat 34

Bawaslu Kabupaten Bandung bersama KPU Kabupaten Bandung, Kesbangpol Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung saat melakukan konferensi pers tentang indeks kerawanan pemilu Kabupaten Bandung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Senin (2/3/2020). (Fikriya Zulfah/Radar Bandung)

Bawaslu Kabupaten Bandung bersama KPU Kabupaten Bandung, Kesbangpol Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung saat melakukan konferensi pers tentang indeks kerawanan pemilu Kabupaten Bandung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Senin (2/3/2020). (Fikriya Zulfah/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Jelang Pilkada Kabupaten Bandung, Bawaslu ungkap Imdeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Bandung berada di urutan 34 secara nasional dan masuk kedalam level lima di tingkat Jabar.


Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, mengungkapkan bahwa terdapat empat dimensi yang menjadi penyebab Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kabupaten Bandung dan masuk dalam urutan ke 34 secara nasional.

Keempat dimensi itu adalah dimensi partisipasi politik, dimensi penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, konteks sosial politik dan kontestasi. Masing-masing dimensi itu memiliki indikator.

Dimensi partisipasi politik, indikatornya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, edukasi politik dan rendahnya partisipasi partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah.

Kedua, dimensi penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, indikatornya adalah adanya daftar pemilu ganda, adanya rekomendasi bawaslu untuk melakukan PSU, adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat,  surat suara yang kurang dari ketentuan. Sedangkan dimensi konteks sosial politik, indikatornya yaitu tidak netralnya ASN dan pemberian uang barang dan jasa pada calon tertentu saat masa kampanye.

“Secara umun data IKP diperoleh menggunakan teori data dari lapangan, pada saat pelaksanaan Pilgub 2018 dan Pemilu serentak 2019. Jadi bukan hanya persepsi narasumber tertentu saja, tapi merupakan data hasil yang dikumpulkan dari lapangan dan berasal dari empat narasumber yaitu KPU, Kepolisian, Jurnalis dan Bawaslu,” ungkap Hedi saat wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Senin (2/3/2020).

Adapun manfaat dari adanya IKP ini adalah dalam rangka menguatkan kerangka kebijakan fungsi strategis pengawsan, karena pada dasarnya bawaslu harus melakukan pemetaan pada titik-titik rawan mana saja yang bisa diantisipasi.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, Imam Irianto, memaparkan ada beberapa potensi kerawanan dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Di antaranya netralitas dan independensi dari penyelenggara, SDM yang kurang memadai terutama sosialisasi yang kurang ditingkat PPK dan PPS.

“Kami diamanatkan oleh Dirjen dan mendagri untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada di Pilkada. Penyelenggaraan kegiatan politik yang masuk ke titik paling rawan yaitu saat pasca penetapan. Yang tidak bisa dihindari pada saat pasca penetapan adalah keberpihakan, dimana pada titik itu, diprediksi akan mulai membelah segmen segmen masyarakat,” jelas Imam.

Selain itu, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bandung, Agus Hasbi Noor, menuturkan bahwa semua tahapan pelaksanaan pilkada berpotensi rawan. Baik dari sisi adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik mapun juga dari sisi penyelenggara. Kerawanan ini tentunya menjadi konsen semua pihak, karena apabila dari sisi penyelenggaraanya sudah dianggap baik tetapi diluar itu tidak stabil maka tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilunya.

“Sebagai penyelenggara pemilu, ada hal-hal yang memang sifatnya bisa ditunaikan oleh kita, dan ada yang diluar kendali kita. Misalnya ada aturan yang ternyata tindakannya diatur, tapi sanksinya tidak ada. Dititik tertentu memang bisa saja tidak tuntas,” jelasnya.

(fik/b)

Loading...

loading...

Feeds

24 Preman Tanjung Priok Digaruk Polisi

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Jajaran Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Utara menangkap 24 preman yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) di …