POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Isu perdagangan manusia di Jawa Barat masih menjadi fokus yang harus diselesaikan secara sistematis. Selain pendekatan hukum, persoalan ini harus diselesaikan dengan pencegahan.
Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), kasus perdagangan manusia di Jawa Barat mengalami penurunan. Di tahun 2017 tercatat ada 57 kasus yang terlayani lembaga tersebut. Angka itu menurun menjadi 23 kasus setahun kemudian.
Korban dari kasus perdagangan manusia ini selalu didominasi oleh perempuan dan anak di bawah umur dengan rentang usia 13-17 tahun sebanyak 40 persen. Mereka biasanya tertipu dengan modus janji pekerjaan dengan gaji yang besar. Padahal, ditempatkan di tempat hiburan.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ade Barkah mengatakan masalah utama dalam kasus perdagangan ini adalah ekonomi. Maka dari itu, harus ada pemberdayaan yang baik di tengah masyarakat, terutama untuk perempuan.
Ia sendiri mendorong pemerintah untuk mengakselerasi program pelatihan kerja atau mengaktifkan dalam pengembangan UMKM berbasis aplikasi sedang berkembang.
“Martabat kaum perempuan yang kerap menjadi korban trafficking harus dilindungi. Praktik ini harus diperangi dengan serius. Kita ingin mereka bisa mendapat penghasilan yang layak,” kata dia
Selain itu, menurutnya harus ada sistem ekonomi kerakyatan berbasis kolaborasi dan inovasi sesuai potensi wilayah. Misalnya pengusaha pembuatan makanan di Cianjur yang terkenal dengan tauco, dibuat inovasi dengan beragam rasa seperti barbeque, rasa balado.
Nantinya per desa lanjut Ade Barkah akan dibagi tugas yang terstruktur. Semisal di desa A ada 4 RW, RW 1 membuat tauco biasa, RW 2 membuat bumbu rasa barunya, RW 3 membuat kemasan, RW 4 bisa pada bagian promosi.
Bagian promosi ini kita berikan ke anak-anak perempuan yang muda, mereka jual produk desa mereka melalui aplikasi sistem online termasuk dengan pengiriman agar bisa menjangkau pasar lebih luas. Keuntungan yang didapatkan bisa masuk ke kas desa, lalu dibagi rata atau tergantung dari modal yang dikeluarkan masing-masing.
Selain ekonomi kerakyatan berbasis kolaborasi, cara lain yang ditempuh adalah dengan membangun kursus singkat baby sitter, khususnya di wilayah rawan trafficking. Misalnya di desa-desa di Indramayu, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.
Setelah dilatih dengan baik perempuan-perempuan di desa-desa tersebut nantinya akan dibantu disalurkan dengan sistem yang transparan dan menjamin keamanannya. “Bisa juga pelatihan koki memasak, instruktur senam, penata rias di salon-salon atau lainnya,” ucap calon ketua DPD Golkar Jabar itu.
“Peran perempuan itu vital karena bisa dengan mudah mempengaruhi mereka yang di sekitarnya. Baik itu keluarga semisal anak dan suami atau bahkan lingkungan sekitar yang termotivasi dari cerita mulut ke mulut,” pungkasnya.
