Respon Penanggulangan Kemiskinan Cepat, Jabar Jadi Rujukan Pemerintah Pusat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Angka kemiskinan Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu yang terbanyak, karena jumlah penduduknya yang hampir mencapai 50 juta jiwa. Namun, menjadi salah satu provinsi dengan progres penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Indonesia.


“Progres penurunan kemiskinan di Jabar sangat cepat. Ini yang membuat kita ingin tahu, kita mau belajar juga, pusat kita perlu belajar dari daerah, dengan prestasi yang bagus,” kata Ketua Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, M. Arif Tasrif saat ditemui Pojokbandung, usai beraudiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/2/20).

Pihak sudah melakukan evaluasi, hasilnya dimasukan menjadi bahan. Jadi semua daerah di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Jabar.

“Saya berharap sinergi pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menguat,” tandasnya.

Arif mengaku, segera melakukan identifikasi program yang dijalankan Pemprov Jabar selama ini. “Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, kita akan bedah semuanya,” katanya.

Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jabar mengalami penurunan sekitar 23,27 ribu jiwa. Dari 3,40 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019 menjadi 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan sejumlah program inovatif. Seperti Desa Juara yang mempunyai tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC) dan Gerakan Membangun Desa.

“Dari tiga pilar tersebut, Pemda Provinsi Jabar meluncurkan sejumlah program unggulan. Mulai dari BUMDes Juara, Jantung (Jembatan Gantung) Desa, sampai Patriot Desa. Program-program itu dirancang untuk memangkas ketimpangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan perkotaan,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Pemda Provinsi Jabar mendorong kepesertaan BPJS, membentuk Jabar Quick Respons (JQR), Layad Rawat, Rutilahu dan menggratiskan SPP bulanan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) serta meluncurkan program beasiswa.

“Pemda Provinsi Jabar membantu masyarakat Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah), fokus terhadap dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan hebat pola pikir seseorang akan berubah dan diharap bisa meningkatkan taraf hidup,” ucap Kang Uu.

“Intinya, kita selalu harapkan ada progres (penurunan angka kemiskinan), keluarga miskin tidak bertambah. Inilah salah satu tanggung jawab pemerintah yakni mengentaskan kemiskinan,” tambahnya.

Menurut Kang Uu, sinergi yang kuat antara Pemda Provinsi Jabar dan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Kalau di pusat dikatakan ada sembilan kementerian terkait, maka kita juga akan melibatkan berbagai unsur demi mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat,” pungkasnya.

(apt/Pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

Tarif PPh Turun, WP Diimbau Segera Lapor SPT

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA–Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 …