Status Kasus SPPD Fiktif Naik ke Penyidikan

Eep Hidayat (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media.

Eep Hidayat (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media.

POJOKBANDUNG.com, SUBANG Kabar Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Subang, kembali menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Mereka yang terlibat yakni pegawai di Sekretariatan DPRD, dan menyeret sejumlah anggota DPRD Kabupaten Subang. Dengan begitu, kasus tersebut bakal naik status dari penyelidikan ke penyidikan.


Menangapi hal itu, Ketua DPD Partai NasDem Eep Hidayat, menilai bahwa hasil pemeriksaan BPK tentang persoalan SPJ DPRD Subang TGR-nya sudah diselesaikan seratus persen.

“Kalau SPJ dan TGRnya sudah seratus persen sudah diselesaikan, secara hukum sudah tidak ada persoalan. Jadi, sesuatu yang tidak mungkin kalau pihak Kejaksaan Negeri Subang akan melakukan penyidikan,” kata Eep saat ditemui ,Senin (10/2/2020).

Menurut Eep, ada mekanisme negara ketika didapatkan sebuah kekeliruan yang mengakibatkan kerugian negara yang harus dikembalikan yaitu melalui TGR yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang menegaskan bahwa kerugian negara ditetapkan oleh BPK yang selanjutnya bagi Daerah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah.

“Artinya, diatur melalui Perda adalah ketentuan Undang Undang dan karenanya pengaturan melalui Perda merupakan langkah legal menyelesaikan TGR nya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eep menegaskan bahwa runtut dan mekanisme peraturan perundang undangan harus menjadi acuan penegak hukum.

“Karena hal itu, merupakan perintah undang undang sehingga penyelesaian kerugian negara yang direkomendasikan BPK diselesaikan melalui TGR yang tercantum dalam LHP BPK RI, maka penyelesaiannya melalui TGR,” tegasnya

Ia juga menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan BPK, diantaranya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang biasanya dilakukan atas permintaan penegak hukum.

Adapun temuan SPJ DPRD merupakan pemeriksaan jenis LKPD yang dituangkan dalam LHP BPK RI dan rekomendasi BPK RI untuk LKPD tersebut adalah TGR yang seratus persen sudah ditindaklanjuti oleh Pemda Subang karena itu persoalan SPJ sudah selesai.

“Lain halnya kalau laporan hasi PDTT, maka hasilnya disampaikan kepada lembaga hukum,” ucapnya.

Sementara itu menurut Ketua Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) Subang, Warlan mengatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Subang, M.Ihsan, didampingi Kasi Intelejen Iyus sempat menyampaikan bahwa hasil dari temuan BPK RI terkait kelebihan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para anggota DPRD Kabupaten Subang itu murni kasus perdata. Karena seluruh anggota DPRD harus mengembalikan uang kelebihannya ke Kas daerah.

Pernyataan Kajari Subang tersebut, kata Warlan, disampaikan saat AKSI (Anti Korupsi Indonesia) menggelar demo ke Kantor Kejaksaan Negeri Subang beberapa waktu lalu.

“Jadi apa yang disampaikan Mang Eep Hidayat benar adanya sesuai pernyataan Kajari Subang kepada saya,” ujar Warlan.

(Anr)

Loading...

loading...

Feeds

PTM Terbatas Harus Fokus pada Hal Esensial

POJOKBANDUNG.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas perlu berfokus pada hal …