Jabar Darurat Guru Sekolah Luar Biasa

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Jawa Barat terancam defisit guru sekolah luar biasa (SLB) berstatus aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah diminta sigap menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.


Anggota DPR RI, Ledia Hanifah menyebut guru yang ada kebanyakan sudah memasuki masa pensiun. Di lain pihak, siswa berkebutuhan khusus perlu untuk didampingi secara berkelanjuan.

“SLB itu kan di bawah kewenangan pemerintah provinsi, problemnya guru-gutu SLB itu terutama yang PNS (ASN) sekarang ini kan ketika pensiun tidak ada lagi pengangkatan (ASN),” ucap dia.

“Itu menjadi penting karena siswa ini adalah berkebutuhan khusus yang harus didampingi, ketika didampingi problemnya adalah siapa yang nanti membersamai anak2 ini,” ia melanjutkan.

Sejauh ini, SLB yang di Jabar dan juga di indonesia berstatus swasta. Permasalahan yang kerap dihadapi adalah sarana prasarana kurang memadai.

Sarana yang menjadi bantuan dari pemerintah pusat itu mensyaratkan hal yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Di antaranya, bantuan bisa diberikan jika jumlah siswanya minimal 60 orang.

Syarat itu biasanya tidak bisa dipenuhi karena berbagai faktor. Murid yang sekolah di SLB memiliki permasalahan eksternal. “Yang drop gak berangkat, orangtua yang gak punya uang nganter anaknya biasanya kemudian tidak berangkat,” ucap dia.

Ia sendiri mengaku sudah mendapat beberapa informasi mengnai hal itu dari kepala SLB, contohnya yang berada di wilayah bandung timur.

“Kalau di sekolah umum biasanya pada hawatir soal guru honorer, kalau slb gajihnya di bawah honorer. Padahal ada beberapa kondisi anak penyandang disabilitas yang harusnya didampingi betul harus ada yang nemenin atau asisten,”terangnya.

“Kalau kemudian sukarelawan ini juga tidak diperhatikan akan jadi fatal akibatnya. Sementara menurut sejumlah guru di kota bandung, prevalensi anak-anak dan penyandang disabilitas ini meningkat,”ia melanjutkan.

Dari segi hukum, berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, setiap anak itu berhak mendapatkan bantuan beasiswa termasuk orangtuanya penyandang disabilitas.

Artinya memastikan bahwa selain dana bos, kemudian juga pip satu hal penting langsung dieksekusi. Kedua, kebijakan khusus untuk menempatkan guru. Guru-guru lulusan SLB yang bisa mendampingi anak-anak tersebut kebijakannya tidak bisa disamakan.

“Soal anggaran ini untuk mereka seperti gak diperhatikan. Ini menjadi PR besar karena kita sudah punya undangundang tapi belum optimal akhirnya penganggarannya gak akan memadai,” ucap dia.

“Makannya kita lihat bahwa kita harus mengalokasikan secara ekstra. Perhatian masyarakat umum masih minim. Kalaupun ada bantuan harus bantuan yang memadai dan gak boleh disamain sama sekolah umum karena harusnya lebih besar. Sekarang masih sangat minim alokasi anggarannya baik di pusat ataupun di daerah,” pungkasnya.

(bbb)

Loading...

loading...

Feeds