Dipertanyakan, Wagub Jabar Lantik GPEI 2020-2025

POJOKBANDUNG.com,  BANDUNG–Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) mempertanyakan kehadiran Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) GPEI Provinsi Jabar periode 2020-2025 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/2/20).


Pasalnya, pengurus GPEI yang melantik dinyatakan tidak sah. Hal itu dikuatkan oleh proses pengadilan yang selalu memutuskan GPEI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sekjen GPEI Toto Dirgantoro mengatakan, pihaknya mempertanyakan sikap Wagub Jabar tersebut karena seolah mengakui GPEI yang tidak sah. Pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemprov Jabar terkait sikap Wagub Uu tersebut.

“Saya tidak tahu bisa begitu. Saya sudah suratin Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) untuk menjelaskan keputusan Pak Uu tersebut. Kalau kita tidak sah, tidak mungkin Dubes Uni Eropa mau membantu kita. Lalu kalua BI rapat soal ekspor, kita yang mendapat undangan untuk membahasnya,” kata Toto di selaa-sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) GPEI di Swiss Belthotel Internasional, Bandung, Kamis (6/2/2020).

Toto menegaskan tidak akan bereaksi terhadap pelantikan GPEI Jabar yang dihadiri Uu Ruzhanul Ulum. Hanya sikap Pemprov Jabar tersebut membuat bingung karena sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan pertemuan dengan pengurus GPEI.

“Seperti bersikap gandaa. Saya tidak jamin ada langkah-langkah khusus. Tetapi bisa saja kalau pengurus lapor polisi. Karena ada yang terganggu, misalnya gangguan ketidakjelasan memakai nama dan logo yang sama. Lalu pihak luar negeri akan kebingungan dengan keberadaan GPEI,” ujarnya.

Toto memastikan, pihaknya memiliki sejumlah bukti, termasuk keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebenarnya bisa lapor polisi karena ada pihak mengatasnamakan GPEI. Tetsapi kita lebih mengutamakan meningkatkan ekspor kita dan mengembangkan anggota, juga membina UKM supaya bisa ekspor dan barangnya diterima dunia,” tegasnya.

Terkait Munaslub, Toto menjelaskan, kegiatan digelar dalam rangka penyempurnaan AD/ART GPEI sesuai mandat munas 8 November 2019. Dalam munas itu, ada satu keputusan harus melakukan perubahan dan penyempurnaan AD/ART.

“Ini bulan terakhir. Mandatnya digelar di Jabar. Munas dihadiri pengurus baru hasil munas 2019 plus DPD. Dalam perubahan, misalnya membahas keanggotaan, kemudian diteruskan soal kategori anggota yang lebih spesifikasi lagi,” tuturnya.

(nto)

Loading...

loading...

Feeds