Perda RT RW Minim Sosialisasi

ILUSTRASI : Minimnya sosialisasi tentang Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) menjadi salah satu penyebab maraknya alih fungsi lahan. (dok. ELANG KHARISMA D/RADAR JOGJA)

ILUSTRASI : Minimnya sosialisasi tentang Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) menjadi salah satu penyebab maraknya alih fungsi lahan. (dok. ELANG KHARISMA D/RADAR JOGJA)

POJOKBANDUNG.com,SOREANG – Minimnya sosialisasi tentang Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) menjadi salah satu penyebab maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung.


Praktisi tata ruang Deni Jaelani, mengungkapkan bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung terindikasi  banyak melanggar perda RTRW. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan, pengendalian, penindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung.

“Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga tidak melakukan sosialisasi Perda RTRW dengan baik pada masyarakat. Padahal, kalau saja sosialisasinya benar dilaksanakan tentu masyarakat akan paham mana yang boleh dan tidak dibangun. Bahkan kalau masyarakatnya paham tentang RTRW di daerahnya, mereka akan mengadvokasi jika terjadi pelanggaran,” ungkap Deni yang juga ahli planologi dari Universitas Islam Bandung (Unisba) di Soreang, Kamis (26/12).

Dengan maraknya pembangunan di Kabupaten Bandung berlangsung tanpa arah dan konsep yang jelas, maka tak heran jika banyak area hjiau yang seharusnya dipertahankan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan produksi, hutan lindung dan lainnySa lambat laun berubah fungsi. Fakta di lapangan, lahan pesawahan berangsur angsur menjadi pemukiman, industri, pusat perdagangan dan lain sebagainya.

“Begitu juga dengan ketidak konsistenannya dalam penegakan aturan menjadi penyebab semakin maraknya alih fungsi lahan. Salah satu bukti ketidak konsistenannya terlihat dari tidak adanya ketegasan pemerintah untuk menindak bangunan liar yang berdiri dibantaran sungai. Padahal aturannya minimal tiga meter dari bibir sungai itu tidak boleh ada bangunan,” jelas Deni.

Deni melanjutkan, berbagai pelanggaran RTRW ini seharusnya menjadi salah satu prioritas dari pemerintah daerah. Karena sejatinya, Perda RTRW beserta turunannya adalah panduan pemerintah dan masyarakat suatu daerah dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta memerhatikan keseimbangan alam dan memberikan manfaat seluas luasnya untuk masyarakat.

“Selain itu Perda RTRW nya juga harus direvisi sesuai perencanaan pembangunan kedepannya. Yah kalau yang sudah terlanjur tapi tidak terlalu parah mau bagaimana lagi. Tapi kalau soal yang vital dan membahayakan seperti bangunan di bantaran sungai, itu harus tegas tidak boleh memble dan harus dibongkar,” pungkas Deni. (cr1)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …