Kejati Dukung BPJS Ketenagakerjaan Menindak Pelanggar Hukum

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 19 Desember 2019, di Crowne Hotel Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri lengkap pejabat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.


Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara.

Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat, M. Yamin Pahlevi menyatakan, bahwa masih terdapat perusahaan atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan dan seluruh karyawan nya dalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Selain itu terdapat juga perusahaan yang tidak menyetorkan iuran yang telah di pungut dari para karyawannya,” ujarnya, kemarin.

Ia melanjutkan, hal tersebut bertentangan dengan amanah Undang-undang tentang pelaksanaan Jaminan Sosial dan akan mendapat sanksi administratif berupa sanksi tertulis, denda dan sanksi tidak akan mendapat pelayanan publik.

“Karena telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 yang menyebutkan bahwa, Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan, sinergi yang di lakukan adalah dalam rangka menegakkan kepatuhan sesuai amanah Undang-undang serta memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada pekerja.

(*/arh)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …