Jamin Konsumen, Empat Daerah di Jabar Ditetapkan DTU oleh Menteri Perdagangan

BANDUNG – Empat daerah di Jawa Barat masuk dalam 13 daerah Tertib Ukur (DTU) 2019 di Indonesia dengan predikat sangat memuaskan. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam melindungi konsumen saat melakukan transaksi dan meningkatkan kepercayaan kepada para pelaku usaha.


Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Supramanto mengatakan penetapan DTU ini berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 1.441 Tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Tertib Ukur Tahun 2019.

Tertib ukur akan membantu meningkatkan kualitas produk dalam negeri terutama UMKM dalam bertransaksi di pasar. Selain itu, peresmian daerah dan pasar tertib ukur juga sebagai upaya Kementerian Perdagangan RI dalam mendorong konsumen agar lebih cerdas dalam melihat dan membeli produk barang yang diinginkan.

“Pasar juga kita dorong untuk tertib ukur, sehingga konsumen lebih cerdas. Kalau membeli sesuatu benar ngga timbangannya, kemudian apa yang dia (konsumen) bayar sesuai dengan apa yang diukur,” ucap Agus usai meresmikan Daerah dan Pasar Tertib Ukur di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (20/12/2019).

Adapun 13 DTU di Indonesia pada tahun ini, termasuk empat daerah dari Jabar, sebagai berikut: Kota Samarinda (dengan predikat Sangat Memuaskan), Kota Pariaman (Sangat Memuaskan), Kabupaten Bandung Barat (Sangat Memuaskan), Kabupaten Bandung (Sangat Memuaskan), Kota Bogor (Sangat Memuaskan), dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sangat Memuaskan).

Kemudian Kota Bandung (Sangat Memuaskan), Kabupaten Tangerang (Sangat Memuaskan), Kabupaten Serdang Bedagai (Sangat Memuaskan), Kota Kendari (Sangat Memuaskan), Kabupaten Rembang (Sangat Memuaskan), Kabupaten Pasuruan (Sangat Memuaskan), dan Kabupaten Buru Selatan (Memuaskan).

Hingga 2019, telah terbentuk sebanyak 41 DTU atau sekitar 7,9 persen dari jumlah total 514 kota/kabupaten yang ada di Indonesia. Totalnya, telah terbentuk 54 DTU atau sekitar 10,5 persen dari jumlah kota/kabupaten di seluruh penjuru Tanah Air.

Sedangkan untuk pasar tertib ukur, hingga 2019 telah ada sebanyak 390 pasar, terdiri dari 234 pasar usulan dari 91 kota/kabupaten dan 156 pasar dari 13 DTU. Secara keseluruhan, pada 2019 telah terbentuk 1.621 pasar tertib ukur di 34 provinsi atau sekitar 9,99 persen dari jumlah total 16.213 pasar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap kebijakan ini bisa memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam bertransaksi. Terslebih, secara statistik tingkat pertumbuhan ekonomi Jabar sangat baik, yakni berada di kisaran 5,6-5,8 persen.

“Dengan populasi hampir 50 juta, artinya rakyat banyak belanja, melakukan aktifitas perdagangan, banyak traveling juga, sehingga bisnis pariwisata luar biasa dikunjungi rata-rata per tahun 50 juta wisatawan, mayoritas adalah wisatawan lokal regional,” ujarnya.

Di lain pihak, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan bahwa pihaknya kini sedang memaksimalkan potensi perdagangan online, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi kelas menengah. “Kemudian perdagangan online ini sangat besar, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Dimana online trading ini juga merupakan salah satu disrupsi digital yang sedang kita maksimalkan,” kata Emil.

“Dan hampir 90 persen perdagangan kita ini UMKM. Jadi, kalau provinsi yang paling besar UMKM-nya adalah Jawa Barat. Kenapa? Karena dengan ekonomi kelas menengah ini kita melihat pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan jumlah penduduk,” pungkasnya. (fid)

Loading...

loading...

Feeds