BPJS Kesehatan dan Kejati Jabar Sinergikan Kerjasama untuk Cakupan Kepesertaan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sebagai upaya untuk percepatan Universal Health Coverage dan penegakan kepatuhan Program JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat menggelar acara monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat, Jumat (13/12/2019).


Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Kedeputian Wilayah Jawa Barat dan Kepala Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Hutama Wisnu dalam sambutannya memaparkan, program JKN-KIS yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat, sehingga program ini harus didukung penuh oleh semua pihak.

Mengingat tingkat kepatuhan masih belum maksimal sementara program JKN-KIS merupakan azas gotong royong yang harus berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Untuk itu sudah saatnya kita bersama-sama melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi terciptanya masyarakat yang tertib,” ujarnya.

Hutama juga menambahkan, berdasarkan data yang diperoleh untuk Wilayah Jawa Barat pada 2019 dengan realisasi keberhasilan 60 persen untuk penarikan Badan Usaha dan 48 persen untuk keberhasilan penarikan iuran. Hal ini masih akan terus ditingkatkan, maka
perlu peningkatan kesadaran peserta serta pemberi kerja untuk ikut dan membayar iuran JKN-KIS karena hal ini akan berpengaruh pada kesinambungan Program JKN-KIS itu sendiri.

Penghargaan atas kontribusi yang baik di tahun 2019 diraih oleh Kejaksaan Negeri Majalengka sebagai peringkat 1. Kejaksaan Negeri Cianjur sebagai peringkat 2,.Kejaksaan Negeri Cimahi sebagai peringkat 3. Apresiasi ini agar dijadikan motivasi dan semangat kepada jajaran Kejaksaan Negeri lainnya dalam berkontribusi menjalankan amanah dalam mencapai program nasional ini.

BPJS Kesehatan telah melaksanakan Kerjasama dengan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejasaan Republik Indonesia, dan BPJS Kesehatan Kantor Pusat Nomor 18/MOU/0816 dan Nomor B-326/G/Gs.1/08/2016. Kesepakatan bersama yang dilaksanakan di tingkat Provinsi adalah sebagai payung hukum untuk Kejaksaan Negeri dan BPJS Kesehatan yang berada Kabupaten/Kota.

“Demi terselenggaranya Program JKN-KIS, sesuai dengan Undang-undang, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan dan mengajukan sanksi administratif. Dengan adanya Kerjasama yang sudah terjalin kami harapkan Kejaksaan dan juga stakeholder terkait dapat saling bersinergi untuk perluasan cakupan kepesertaan dan menindaklanjuti Badan Usaha yang tidak patuh,” jelas Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, Siswandi.

Kata dia, kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan selain untuk penegakan hukum juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama dari jajaran Datun terutama di daerah dengan jajaran Kantor Cabang Cabang BPJS Kesehatan di wilayah masing–masing guna mendukung suksesnya Program JKN-KIS untuk menjamin Indonesia sehat.

Para Kasi Datun dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan diharapkan dapat menyusun langkah–langkah nyata guna tercapainya 3 aspek penting dalam Program JKN-KIS yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …