Pemecatan Dirut TVRI Helmy Yahya Bikin Kisruh, Komisi 1 DPR Minta Penyelesaian 3 Bulan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Pengawas (Dewas) berhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menuai kontroversi. Helmy bersitegas menyatakan bahwa masih menjabat sebagai Dirut Utama.


Hal sama dari kubu Dewas yang konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut.

Pemberhentian yang diberlakukan berdasarkan SK Dewan Pengawas Nomor 3/2019 tanggal 4 Desember 2019 itu, mengharuskan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) turun tangan dan menyarankan kasus pemberhentian diselesaikan secara internal.

“Penyelesaian masalah saat ini berada di pihak Helmy Yahya yang harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan,” ujar Anggota Komisi 1 DPR-RI dari Fraksi NasDem, Muhamad Farhan, Senin (9/12/2019).

Namun, kata dia, secara aturan Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas.

“Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” ujar Farhan.

Sedangkan untuk Dewas, menurut Farhan, harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan.

“Saya juga mendesak dewas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas,” ujarnya.

Farhan menilai, permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama yaitu waktu untuk Hemy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas. Untuk dua bulan berikutnya, yaitu waktu untuk Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

“Tiga bulan ini menjadi penentuan, selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok – blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi issue TVRI,” tandasnya.

Farhan juga meminta Ombudsman untuk menuntaskan dugaan tindakan mal administrasi terhadap para crew TVRI.

“Saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor crew teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” ucapnya.

Selain Ombudsman, Farhan meminta pemerintah segera memberi kepastian prihal hak karyawan TVRI yang tertunda.

“Sekaligus memohon Sekneg (Sekretaris Negara) segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,” pungkasnya.

(apt)

Loading...

loading...

Feeds

Jembatan Ganda Leuwigajah Segera Dibangun

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memastikan pembangunan jembatan ganda di Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2020. Pembangunan tersebut rencanya …

Pembangunan Pasar Tradisional Masuk Tahap Akhir

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, pembangunan sejumlah pasar tradisional berjalan sesuai rencana. Bahkan, beberapa di antaranya telah …

Doa untuk Korban Kecelakaan Nagrok

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pascakecelakaan maut yang menewaskan delapan orang di Jalan Raya Subang – Bandung, polisi dan warga menggelar doa …

Sembilan Kali Bobol Minimarket di Padalarang

Modus Operandi Tersangka dikenal sepsialis pembobol minimarket Saat beraksi pelaku selalu memutus kabel CCTV Pelaku masuk melalui atap minimarket Kunci …

Pelatih Persib Bandung Siapkan Skenario Pengganti

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menyiapkan skenario untuk lini depan timnya setelah kehilangan Ezechiel N’douassel. Seperti diketahui, …

Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona

Kelelawar buah diduga menjadi penyebab pembawa virus Corona dan sup kelelawar yang terkenal di kota Wuhan adalah perantara virus itu …