Bedah Tatib, DPD RI Gelar Diskusi

D: Pansus Tatib DPD RI, pembicara dan peserta foto bersama usai gelaran Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD Sekretariat Jabar, Bandung, Jumat (29/11).

D: Pansus Tatib DPD RI, pembicara dan peserta foto bersama usai gelaran Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD Sekretariat Jabar, Bandung, Jumat (29/11).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Peraturan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sangat penting bagi DPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Namun ada beberapa muatan materi dalam Tatib yang tidak dapat diimplementasikan dan perlu disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.


Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus Tatib DPD RI Lukky Semen dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Pansus Tatib DPD RI di Kantor DPD RI Sekretariat Daerah Jabar, Bandung, Jumat (29/11).

Menurut Lukky, pembentukan Pansus Tatib DPD di antaranya ialah untuk menyikapi pemberlakuan UU 15/2019, yang memberi tambahan tugas dan kewenangan bagi DPD untuk melakukan pemantauan dan peninjauan UU.

Lukky menyebutkan, ada norma yang bertentangan dengan amanat UUD 1945, di mana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu,

Sebab itu, Pansus Tatib DPD membutuhkan masukan yang strategis dan komprehensif mengenai pengaturan lebih detail dan jelas terkait mekanisme fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Dalam FGD tersebut, DPD mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan. Seperti kalangan birokrat di lingkungan pemerintah daerah dan mahasiswa. Hadir sebagai pembicara dalam FGD tersebut diantaranya, Pakar Hukum Tata Negara dari Unpad Prof Susi Dwi Harijanti dan Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dr Utang Rosidin.

Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan, DPD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik agar daerah-daerah yang diwakili mereka merasakan betul arti kehadiran DPD. “Oleh karena itu berbagai wewenang yang dimiliki oleh para anggota DPD harus dilakukan dengan baik jangan sampai kewenangan itu justru mereduksi otonomi daerah. Sehingga ketika nanti mereka membuat peraturan tata tertib DPD maka harus mencermikan mekanisme eksternal dan internal mereka,” ujar Prof Susi.

Prof Susi menyebutkan, mekanisme eksternal terkait dengan hubungan DPD dengan DPR dan presiden. Sedangkan mekanisme internal terkait hal-hal yang harus dilaksanakan para anggota DPD.
Sebab itu, lanjut Susi, ketika anggota DPD hendak membuat tatib DPD maka harus diindentifikasi dulu apa yang diperlukan oleh mereka.

“Kalau pemikiran kita, peraturan perundang-undangan itu berdasarkan azas kebutuhan, jadi dengan azas kebutuhan itu, DPD memang butuh peraturan tersebut. Namun apa yang harus diatur dalam peraturan DPD itu itulah yang lebih penting,” jelasnya.

Terkait adanya fungsi tambahan DPD seperti fungsi peninjauan dan evaluasi raperda dan perda, Susi sendiri mempertanyakan dasar konstitusionalnya. “Itu kewenangan yang menurut saya dasar konstitusionalnya enggak ada, kemudian kalau dia dikatakan post legislative scurtiny dikaitkan dengan daerah, mereka lupa pembentuk UUMD3 bahwa DPD itu tidak sama dengan DPR, bagaimana DPD kaitannya dengan pemerintahan daerah. Jangan-jangan kewenangan yang diberikan ke DPD itu untuk menyennagkan DPD, DPD sendiri bingung bagaimana melaksanakan kewenangan itu,” terangnya.

Lebih jauh Prof Susi menyarankan agar dibuat peraturan Tatib bersama antara DPD dengan DPR. Soalnya, ada fungsi-fungsi yang sama di kedua lembaga negara itu, seperti fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

“Jadi dalam hal-hal legislasi pasti ada yang bersinggungan, oleh karena itu dibuat tatib bersama, kalau tidak tatib bersama dibuatlah seperti join komite,” tandasnya.

Jika DPD ditambah dengan fungsi evaluasi UU, lanjut dia, itu tidak masalah karena sesuai yang ada di dalam UUD, tapi ketika mengevaluasi raperda dan perda itu apa konstitusional, itu yang belum jelas.

“Bahkan Prof Maria Farida menyebutkan bahwa enggak ada dasar konstitusionalnya melakukan evaluasi raperda dan perda, saya sepakat dengan itu. Dalam rangka pengawasan itu betul tapi pengawasan dalam bentuk apa. Otonomi tanpa pengawasan tentu hal yang tidak mungkin, namun bagi kita pengawasannya seperti apa dulu, pengawasan seperti apa yang kemudian tidak mereduksi otonomi. Bentuk-bentuknya apa saja dan apa hasil serta efek dari pengawasan tersebut, Pengawasan boleh, tapi intinya tidak boleh mereduksi otonomi,” tegasnya.(nto)
.

Loading...

loading...

Feeds

Jembatan Ganda Leuwigajah Segera Dibangun

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi memastikan pembangunan jembatan ganda di Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2020. Pembangunan tersebut rencanya …

Pembangunan Pasar Tradisional Masuk Tahap Akhir

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, pembangunan sejumlah pasar tradisional berjalan sesuai rencana. Bahkan, beberapa di antaranya telah …

Doa untuk Korban Kecelakaan Nagrok

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pascakecelakaan maut yang menewaskan delapan orang di Jalan Raya Subang – Bandung, polisi dan warga menggelar doa …

Sembilan Kali Bobol Minimarket di Padalarang

Modus Operandi Tersangka dikenal sepsialis pembobol minimarket Saat beraksi pelaku selalu memutus kabel CCTV Pelaku masuk melalui atap minimarket Kunci …

Pelatih Persib Bandung Siapkan Skenario Pengganti

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, menyiapkan skenario untuk lini depan timnya setelah kehilangan Ezechiel N’douassel. Seperti diketahui, …

Sup Kelelawar Penyebab Virus Corona

Kelelawar buah diduga menjadi penyebab pembawa virus Corona dan sup kelelawar yang terkenal di kota Wuhan adalah perantara virus itu …