Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha dengan Kegiatan Pemeriksaan Terpadu

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – BPJS Kesehatan Cabang Cimahi bersama dengan Kejaksaan Negeri Cimahi dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi dan Pemeriksaan Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di beberapa Badan Usaha di wilayah Kota Cimahi.


Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pembicara yang mewakili instansi masing-masing menyampaikan bahwa kepesertaan JKN-KIS merupakan hal yang wajib diberikan pemberi kerja kepada pekerjanya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program JKN-KIS ini wajib diikuti oleh setiap orang termasuk warga negara asing yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia.

“Bagi pekerja yang masih memiliki kepesertan PBI, maka setiap pemberi kerja wajib untuk mengalihkan kepesertaan pekerjanya dan membayarkan jaminan kesehatan bagi pekerja dan anggota keluarganya, tidak ada alasan baik pekerja ataupun pemberi kerja untuk tidak patuh akan ketentuan tersebut,” ucap Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Bina Hermawan di sela-sela acara.

Kegiatan pemeriksaan terpadu Badan Usaha ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan antara BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dengan Kejaksaan Negeri Cimahi dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat kepada Badan Usaha yang belum patuh.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011,disebutkan bahwa BPJS Kesehatan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

“Pemeriksaan kepatuhan ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya, seluruh pekerjanya, dan anggota keluarganya dalam program JKN-KIS, serta melaporkan data secara lengkap dan benar serta membayar iuran,” ujar salah satu pengawas ketenagakerjaan Syaeful.

Sampai saat ini, masih banyak Badan Usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya, sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Badan Usaha besar, menengah maupun kecil wajib mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya paling lambat 1 Januari 2015. Maka dari itu, pemeriksaan terpadu ini sangat diperlukan agar Pemberi Kerja dapat menjalankan semua kewajibannya dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi pekerja dan anggota keluarganya.

(dh)

Loading...

loading...

Feeds

Bakti Sosial Dosen untuk Masyarakat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sepuluh dosen Program Studi Pendidikan Guru (PG) PAUD IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) …