KPK Tetapkan Satu Tersangka pada Kasus RTH Pemkot Bandung

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013. KPK menetapkan Dadang Suganda (DSG) sebagai tersangka. DSG sendiri seorang wiraswasta.


“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan hingga persidangan, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan keterlibatan pihak lain dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/11).

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, lanjut Febri, KPK membuka penyidikan baru pada 16 Oktober 2019 dengan tersangka Dadang Suganda, wiraswasta.

Dadang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat (HN), anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar (TDQ), dan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kemal Rasad (KS).

KPK juga telah menerima hasil audit investigasi dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Praktik korupsi ini sangat miris karena tujuan awal dari pengadaan tanah di Kota Bandung tersebut adalah untuk memperbanyak RTH yang diharapkan dapat berkontribusi untuk lingkungan dan udara yang sehat di Bandung. Akan tetapi pengadaan RTH ini dijadikan bancakan dan negara dirugikan lebih dari 60 persen nilai proyek yang direalisasikan,” ucap Febri yang juga mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Febri, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta.

“Selisih pembayaran riil daerah ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima oleh pemilik tanah diduga dinikmati oleh sejumlah pihak, termasuk digunakan untuk menyuap hakim,” pungkas Febri.

(jpc)

Loading...

loading...

Feeds

PPB

PPB Perkuat Peran Jurnalis dan Perangi Hoaks

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menghadapi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045  mendatang, Pemuda Peduli Bangsa (PPB) mengantisipasi hambatan yang akan …
Pemkot

BSM Plus Permudah Informasi Geografis

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyosialisasikan aplikasi sistem informasi geografis berbasis situs daring bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+). …
PNS

Oknum PNS Subang Main Narkoba Berjenis Sabu

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Petugas Kepolisian Polres Subang menangkap seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Subang ditangkap karena …
Persib

Lawan Badak Lampung dengan Skuad Lengkap

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persib Bandung tinggal menyisakan dua laga di Liga 1 2019. Terdekat, Maung Bandung akan menghadapi Perseru Badak …
PRESIDEN

Demokrat Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden

POJOKBANDUNG.com, Wacana penambahan masa jabatan presiden terus mengemuka, kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak setuju dengan penambahan jabatan kepala …
cipali

Tol Cipali KM 40-86 Rawan Kecelakaan

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat yang akan menggunakan Tol Cipali untuk mewaspadai kecelakaan. Kecelakaan …