Pembahasan dengan Buruh Terkait UMK Dilanjut Pekan Depan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Serikat Pekerja (SP) Se-Kabupaten Bandung Barat meminta agar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Para buruh menuntut kenaikan UMK di Kabupaten Bandung Barat minimal di angka 15 persen.


Sekretaris Serikat Pekerja KC FSPMI KBB, Dede Rahmat mengatakan, UMK Bandung Barat harus disesuaikan dengan hasil survey pasar terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jangan sampai kenaikan UMK tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat hari ini.

“Kita menolak PP 78 karena penetapan UMK ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan inflasi. Sementara dalam Undang-undang kenaikan UMK itu harus sesuai dengan KHL,”katanya pada wartawan usai pertemuan dengan Pemkab Bandung Barat, Rabu (13/11).

Setiap tahun dalam rapat pembahasan UMK selalu muncul dua angka yakni dari Apindo dan Serikat Pekerja (SP). Dede meminta kepada Pemkab Bandung Barat, agar menetapkan nominal UMK sesuai dengan harapan para pekerja.

“Kami harapkan pa Bupati (Aa Umbara) menetapkan angka UMK yang pro Serikat Pekerja (SP),”katanya.

Ia menambahkan, untuk saat ini belum ada angka pasti terkait nominal UMK Bandung Barat. Pasalnya, hal itu merupakan ranah pembahasan dewan pengupahan hasil dari survey pasar untuk KHL.

“Kita belum bisa menghitung itu, terkait nilainya ada di dewan pengupahan rencananya besok ada rapat. Kita tidak bisa intervensi hasil survey dewan pengupahan,”tambahnya.

Ia menegaskan, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna agar menetapkan nominal UMK di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan harapan Serikat Pekerja (SP).

“Dalam rapat LKS sampai hari ini belum dipimpin secara langsung oleh ketua yakni pa Bupati, oleh karena itu kami datang ke sini secara langsung mengingatkan bahwa dalam bulan november ini ada yang harus ditandatangani dan direkomendasikan,”katanya.

Loading...

loading...

Feeds