Otonomi Daerah Terhalang Ego Sektoral

BANDUNG – Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah sangan krusial dalam pengembangan setiap daerah dan masyarakat di dalamnya. Namun, hal ini belum terlaksana dengan baik karena faktor ego sektoral antar pemerintah dan instansi.


Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Reza Fahlevi mengatakan, tujuan diberlakukannya UU Otonomi Daerah bertujuan baik agar daerah bisa mengembangkan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Namun, ia melihat tujuan itu tidak serta merta berjalan dengan baik. Indiktornya, banyak kebijakan yang dibuat daerah sering berbenturan dengan Pemerintah Pusat sehingga masih sangat terlihat ego sektoral dari setiap Kepala Daerah. Kondisi itu pun terjadi antar instansi Pemerintah Pusat.

Pada era Presiden Joko Widodo, kata Reza, hal tersebut mulai disinkronkan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan tidak terkesan jalan masing-masing. Setiap kebijakan dari Pusat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar semua seirama baik itu instansi vertikal maupun yang horizontal.

“Tetapi kita harus pahami itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Faktanya daerah masih bisa melakukan hal yang berlawanan dengan kebijakan Pusat. Semisal tentang Revisi UU Otda tahun 2014 tentang Minerba,” ungkapnya.

Reza mengatakan, semula Kota/Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Setelah UU Otda direvisi maka kewenangan tersebut ditarik semuanya ke Provinsi. Dan daerah hanya kebagian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai salah satu prasyarat untuk mengeluarkan IUP tersebut di Dinas ESDM dan bekerjasama dengan Dinas PTSP.

“Tapi lagi-lagi daerah (Kota/Kabupaten) tidak mau kalah langkah dengan mengeluarkan beberapa Perda yang bisa menghalangi keluarnya IUP dengan pertimbangan demi melindungi yang menjadi kerugian bagi masyarakat,” katanya.

Reza menyebut, di Kementerian UKM dan Koperasi juga mengeluhkan hal serupa, keengganan Daerah dalam menjalankan program dari pusat dan hanya menjalankan program daerahnya sendiri. Pada akhirnya harus mencari cara agar kebijakan Pusat bisa berjalan maksimal dengan diberikan stimulus atau reward dengan tujuan kebijakan Pusat bisa maksimal berjalan.

Melihat kondisi ini maka sangat dibutuhkan koordinasi yang baik dari masing-masing instansi agar berjalan seirama, berjalan beriringan tanpa harus memunculkan ego sektoral yang merugikan bangsa dan negara,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari lima prioritas kerja Pemerintahan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin yang penekanannya ditujukan untuk lompatan-lompatan yang lebih produktif dengan penyederhanaan berbagai aspek mulai dari regulasi (omnibus law) dan pemangkasan jenjang eselon di birokrasi.

Reza menjelaskan, bukti kongkritnya, penunjukan sejumlah kalangan profesional di Kementerian seperti Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Jenderal Polisi H. M. Tito Karnavian, Ph.D dan Wishnu Utama yang ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Ini bukti kita belum satu visi dan misi sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Antar lembaga masih saling kunci, saling menghambat,” tandasnya. (cr1/rmo)

Loading...

loading...

Feeds

Modal Bagus Persib untuk Jadi Juara

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persib Bandung bakal memiliki komposisi pemain belakang yang tangguh pada Liga 1 2020. Klub berjulukan Maung Bandung …

RSHS Bandung Tunggu Hasil Litbangkes

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Dua pasien yang terduga virus Corona masih dalam tahap observasi. Pasien warga negara asing dan Indonesia ini sementara …

Giant Ekstra Selalu Tampil Beda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sebagai bagian dari transformasi bisnis dengan preferensi pelanggan masa kini. Giant Ekstra Purwakarta Tampil Beda untuk menciptakan …

Longsor Mulai Ancam Kabupaten Subang

POJOKBANDUNG.com SUBANG – Bencana alam mulai mendatangi sebagian wilayah di Kabupaten Subang. Pada musim penghujan, bencana berupa tanah longsor selalu menghantui …

Arena Pacuan Kuda di Lembang Hilang?

POJOKBANDUNG.com, LEMBANG – Pemkab Bandung Barat terancam kehilangan salah satu asetnya berupa lahan Pacuan Kuda di Jalan Kayuambon, Kecamatan Lembang. …

Pemain Persib Bandung Dilarang Pulang

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persib Bandung akan mematangkan persiapan mereka dalam menghadapi Liga 1 2020 melalui pemusatan latihan. Klub berjulukan Maung …