Pemkot Harus Serius Tangani Kawasan Kumuh

PADAT PENDUDUK: Suasana permukiman padat penduduk di kawasan Cihamplas, Kota Bandung, Senin (4/11). (FOTO:TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG )

PADAT PENDUDUK: Suasana permukiman padat penduduk di kawasan Cihamplas, Kota Bandung, Senin (4/11). (FOTO:TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG )

pojoksatu.com,BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung serius menangani persoalan kawasan kumuh. Kota kembang masuk dalam jajaran daerah terkumuh dibanding kota-kota di Indonesia.


Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan mengatakan, kawasan di Kota Bandung yang masuk kategori kawasan kumuh, seperti Astana Anyar, Babakan Ciparay dan sejumlah kawasan lainnya.

“Seharusnya dari tahun ke tahun untuk kawasan kumuh berkurang, bahkan zero atau nol. Tapi ini masih tetap ada,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (5/11/2019).

Ia menyebut, dalam penanganan kawasan kumuh masih terjadi tumpang tindih SKPD di Pemkot Bandung. Sehingga perlu dibentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut. Terlebih, kawasan kumuh di Kota Bandung ada 112 kelurahan yang harus dikerjakan secara serius.


Harus serius menangani ini. Bandung jadi kawasan kumuh bukan se-Jabar lagi, tapi se-Indonesia. Saya baru menerima data asalnya nomor 2, tapi sekarang rangking 1 kawasan kumuh di kawasan perkotaan,” jelasnya.

Agus menuturkan, kawasan kumuh identik dengan persoalan banjir, karena kurangnya penanganan terkait infrastuktur, drainase dan lain sebagainya.

Lebih jauh, pihaknya sudah memperingakan dinas terkait untuk segera membuat strategi terkait penanganan banjir ketika memasuki musim hujan.

“Jawaban Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sedang melakukan pengerjaan terkait drainase, selanjutnya pengawasan titik-titik yang berpotensi banjir ketika musim hujan,” imbuhnya.

Selain terkait banjir, pihaknya juga mendorong untuk adanya perbaikan kawasan kumuh dengan menambah muatan lokal, dalam pemberdayaan ekonomi. Ia meyakini dengan perbaikan disegala sisi, maka kawasan yang sebelumnya kumuh, dapat meningkatkan potensi perekonomiannya.

“Kawasan kumuh juga identik dengan kemiskinan, tapi dengan penanganan dan perbaikan di infrastruktur, drainase, air minum masuk, pengolahan limbah aktif, maka bisa membantu peningkatan ekonomi,” ucapnya.

Lebih jauh, DPRD dan jajaran akan melakukan sidak ke kawasan-kawasan kumuh di Kota Bandung. Sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat.

“Ini jadi prioritas kami, sehingga dapat melihat langsung bagaimana kawasan kumuh yang masih ada di Kota Bandung, termasuk solusi dan lain sebagainya,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …