Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terus Tuai Polemik

AKSI: Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11).
 (FOTO:ERIS/ RADAR BANDUNG)

AKSI: Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11). (FOTO:ERIS/ RADAR BANDUNG)

pojoksatu.com,BANDUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11/2019).


Massa aksi menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen karena dianggap dapat memberatkan masyarakat.

“Kami menolak keras kenaikan iuran BPJS yang semakin membebankan masyarakat. Padahal masih banyak anggaran pemerintah yang boros dan tidak efesien” ujar Koordinator Aksi, Rivaldi.

Rivaldi menilai, kenaikan iuran BPJS akan berdampak besar pada masyarakat. Salah satunya adanya penggantian jaminan kesehatan dari pengguna aktif BPJS ke Asuransi Kesehatan yang lain. Rivaldi mendesak pemerintah provinsi atau pemerintah kota mengambil peran untuk mencabut Perpres No 75 tahun 2019.

“Kami mendesak dan berharap pada pemerintah provinsi dan kota agar secepatnya mengambil langkah yang strategi. Walaupun ini kebijakan pusat tetapi efeknya keseluruh masyarakat, pemprov jangan diam saja,” ungkapnya
.

Hal senada diungkapkan Gibran, salah seorang massa aksi. Ia menekankan pemerintah provinsi dan daerah untuk berpartisipasi aktif memberikan subsidi dan jaminan kesehatan kepada warganya tanpa kecuali.

” Harapannya aksi ini, pemerintah mencabut perpres no 75 tahun 2019 ini karena menaikan iuran BPJS sampai 100 persen bukan merupakan solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit, terlebih dalam hal penyediaan fasilitas, pengelolaan, dan pelayanan bpjs masih terbilang kurang maksimal. Untuk itu pemerintah provinsi dan daerah agar cepat turun tangan dan mengambil langkah aktif,” pungkas Gibran.

(cr2)

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …