Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Terus Tuai Polemik

AKSI: Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11).
 (FOTO:ERIS/ RADAR BANDUNG)

AKSI: Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) saat menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11). (FOTO:ERIS/ RADAR BANDUNG)

pojoksatu.com,BANDUNG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/11/2019).


Massa aksi menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen karena dianggap dapat memberatkan masyarakat.

“Kami menolak keras kenaikan iuran BPJS yang semakin membebankan masyarakat. Padahal masih banyak anggaran pemerintah yang boros dan tidak efesien” ujar Koordinator Aksi, Rivaldi.

Rivaldi menilai, kenaikan iuran BPJS akan berdampak besar pada masyarakat. Salah satunya adanya penggantian jaminan kesehatan dari pengguna aktif BPJS ke Asuransi Kesehatan yang lain. Rivaldi mendesak pemerintah provinsi atau pemerintah kota mengambil peran untuk mencabut Perpres No 75 tahun 2019.

“Kami mendesak dan berharap pada pemerintah provinsi dan kota agar secepatnya mengambil langkah yang strategi. Walaupun ini kebijakan pusat tetapi efeknya keseluruh masyarakat, pemprov jangan diam saja,” ungkapnya
.

Hal senada diungkapkan Gibran, salah seorang massa aksi. Ia menekankan pemerintah provinsi dan daerah untuk berpartisipasi aktif memberikan subsidi dan jaminan kesehatan kepada warganya tanpa kecuali.

” Harapannya aksi ini, pemerintah mencabut perpres no 75 tahun 2019 ini karena menaikan iuran BPJS sampai 100 persen bukan merupakan solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit, terlebih dalam hal penyediaan fasilitas, pengelolaan, dan pelayanan bpjs masih terbilang kurang maksimal. Untuk itu pemerintah provinsi dan daerah agar cepat turun tangan dan mengambil langkah aktif,” pungkas Gibran.

(cr2)

Loading...

loading...

Feeds

pos

Warga ‘Serbu’ Pos Gatur Andalas

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebagai pelayan masyarakat, banyak cara yang dilakukan oleh polisi untuk mendekatkan diri. Seperti yang dilakukan oleh jajaran …
dpr ri

Aturan Mentan Dikecam DPR RI

POJOKBANDUNG.com,Peraturan menteri pertanian terkait kewajiban tanam bagi importi bawang putih menuai kritik tajam. Salah satunya dari Ketua Komisi IV DPR …
sd

Seolah Tak Menghiraukan Peraturan Pemerintah

POJOKBANDUNG.com,SUBANG – Keberadaan perusahaan sapi perah PT. Agri Prima Sukses (APS) yang berlokasi di Kp. Jabong desa Curugrendeng, Kecamatan Jalancagak, …