Mentan Harus Segera Benahi Taraf Hidup Petani

BANDUNG – Kementerian Pertanian (Mentan) didesak memperbaiki koordinasi antar instansi untuk sistem pertanian agar bisa terintegrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menyejahterakan buruh tani yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan.


Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai problem industri pertanian di Indonesia akan terus berjalan selama kementerian dan organisasi perangkat daerah iberjalan sendiri-sendiri.

Ini membuat industri pertanian dari hulu seperti dikorbankan. Hal ini diperparah dengan masifnya penambangan dan penebangan liar hingga hilir sungai yang rusak oleh pencemaran serta merebaknya keramba jaring apung.

“Musibah seluruh proses ini yang paling “menikmati” adalah pertanian. Dan yang paling menderita itu buruh taninya. Mereka membeli beras dari padi yang ditanam dan sudah dibeli tengkulak dengan upah buruh,” kata dia, Selasa (5/11/).

Siklus ini membuat performa para buruh tani makin rendah karena posisi mereka yang makin termajinalkan mengingat kondisi kesejahteraannya tahun ke tahun tidak pernah membaik. “Rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari persfektif ini saya memberikan saran lindungi buruh tani,” katanya.

Dedi mengaku sudah menyampaikan saran tersebut pada Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat agar urusan ini dikedepankan sebagai prioritas membenahi tata kelola pertanian.

“Berikan buruh tani jaminan kesehatan yang memadai bukan hanya BPJS kesehatan yang disubsidi, berikan jaminan rumah memadai, jaminan pendidikan, agar orangtua berbondong-bondong dan bersedia menjadi buruh tani guna menjaga swasembada pangan, ungkapnya.

Dia juga meminta agar Kementerian Pertanian bersama kementerian lintas bidang konsisten menangani urusan hulu terutama urusan pertambangan yang kini izinnya berada di provinsi. “Tetapkan dengan jelas mana wilayah tambang dan non tambang,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Kementan turut tegas pada urusan tata ruang yang oleh kepentingan politik kerap kali mengubah areal sawah menjadi areal komersil. Terlebih izin untuk pendirian properti dan industri saat ini makin cepat diproses. “Sebentar lagi daerah penghasil swasembada pangan di Pantura Jabar akan semakin susut dan hilang,” katanya.

Persoalan ini jika tidak ditangani menurutnya akan membuat multidimensi dan kompleks. Karena itu Dedi menegaskan Kementerian Pertanian harus mengambil langkah strategis dengan membenahi koordinasi dari pusat sampai daerah dalam urusan pertanian. (cr1)

Loading...

loading...

Feeds

bpjs

BPJS TK Sosialisasikan Empat Program Jaminan

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya gencar sosialisasikan program- program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas. Salah satunya melalui …
pos

Warga ‘Serbu’ Pos Gatur Andalas

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebagai pelayan masyarakat, banyak cara yang dilakukan oleh polisi untuk mendekatkan diri. Seperti yang dilakukan oleh jajaran …
dpr ri

Aturan Mentan Dikecam DPR RI

POJOKBANDUNG.com,Peraturan menteri pertanian terkait kewajiban tanam bagi importi bawang putih menuai kritik tajam. Salah satunya dari Ketua Komisi IV DPR …
sd

Seolah Tak Menghiraukan Peraturan Pemerintah

POJOKBANDUNG.com,SUBANG – Keberadaan perusahaan sapi perah PT. Agri Prima Sukses (APS) yang berlokasi di Kp. Jabong desa Curugrendeng, Kecamatan Jalancagak, …