Mentan Harus Segera Benahi Taraf Hidup Petani

BANDUNG – Kementerian Pertanian (Mentan) didesak memperbaiki koordinasi antar instansi untuk sistem pertanian agar bisa terintegrasi. Hal ini penting dilakukan untuk menyejahterakan buruh tani yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan.


Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai problem industri pertanian di Indonesia akan terus berjalan selama kementerian dan organisasi perangkat daerah iberjalan sendiri-sendiri.

Ini membuat industri pertanian dari hulu seperti dikorbankan. Hal ini diperparah dengan masifnya penambangan dan penebangan liar hingga hilir sungai yang rusak oleh pencemaran serta merebaknya keramba jaring apung.

“Musibah seluruh proses ini yang paling “menikmati” adalah pertanian. Dan yang paling menderita itu buruh taninya. Mereka membeli beras dari padi yang ditanam dan sudah dibeli tengkulak dengan upah buruh,” kata dia, Selasa (5/11/).

Siklus ini membuat performa para buruh tani makin rendah karena posisi mereka yang makin termajinalkan mengingat kondisi kesejahteraannya tahun ke tahun tidak pernah membaik. “Rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari persfektif ini saya memberikan saran lindungi buruh tani,” katanya.

Dedi mengaku sudah menyampaikan saran tersebut pada Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rapat dengar pendapat agar urusan ini dikedepankan sebagai prioritas membenahi tata kelola pertanian.

“Berikan buruh tani jaminan kesehatan yang memadai bukan hanya BPJS kesehatan yang disubsidi, berikan jaminan rumah memadai, jaminan pendidikan, agar orangtua berbondong-bondong dan bersedia menjadi buruh tani guna menjaga swasembada pangan, ungkapnya.

Dia juga meminta agar Kementerian Pertanian bersama kementerian lintas bidang konsisten menangani urusan hulu terutama urusan pertambangan yang kini izinnya berada di provinsi. “Tetapkan dengan jelas mana wilayah tambang dan non tambang,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Kementan turut tegas pada urusan tata ruang yang oleh kepentingan politik kerap kali mengubah areal sawah menjadi areal komersil. Terlebih izin untuk pendirian properti dan industri saat ini makin cepat diproses. “Sebentar lagi daerah penghasil swasembada pangan di Pantura Jabar akan semakin susut dan hilang,” katanya.

Persoalan ini jika tidak ditangani menurutnya akan membuat multidimensi dan kompleks. Karena itu Dedi menegaskan Kementerian Pertanian harus mengambil langkah strategis dengan membenahi koordinasi dari pusat sampai daerah dalam urusan pertanian. (cr1)

Loading...

loading...

Feeds

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …