PT Mandiri Sejahtera Sentra Salahi Prosedur Peledakan Tambang

Penampakan rumah yang hancur akibat dihantam batu yang berasal dari tambang batu di Purwakarta pada Selasa (8/10/2019).

Penampakan rumah yang hancur akibat dihantam batu yang berasal dari tambang batu di Purwakarta pada Selasa (8/10/2019).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peristiwa longsor batu di Kabupaten Purwakarta terjadi akibat peledakan tambang yang menyalahi prosedur, dan tidak sesuai dengan uji kelayakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tambang oleh PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS), selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar setelah melakukan investigasi peristiwa longsor batu, yang terjadi di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamluya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.

“Berdasarkan hasil investigasi, PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS), selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi tersebut, membuat kesalahan perencanaan karena desain peledakan yang dipakai tidak sesuai dengan dokumen studi kelayakan,” kata Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, Minggu (13/10/2019).

Ia menjelaskan, hasil investigasi itu ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama sejumlah pihak, yakni Inspektorat Tambang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar dan Kabupaten Purwakarta, perwakilan PT MSS, serta Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar.

Semua pihak menyampaikan hal teknis dan pandangan yang bersifat administratif. Hasilnya, pertemuan itu bermuara pada dua kesimpulan. Pertama, memerintahkan PT MSS untuk segera mengevakuasi masyarakat yang terdampak.

Yang kedua, pemerintah provinsi akan merekomendasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jabar untuk menghentikan sementara operasional pertambangan.

Nantinya, kata Bambang, Dinas ESDM membuat kriteria catatan teknis yang mesti dipenuhi dalam waktu yang sudah ditentukan PT MSS apabila ingin kembali beroperasi. Rekomendasi dan kriteria tersebut akan diberikan ke DPMPTSP Jabar pada Senin (13/10).

“Berdasarkan regulasi, alur penindakan itu. Pertama, teguran tertulis satu, teguran tertulis dua. Kemudian, penghentian sementara. Baru pencabutan permanen. Jadi, kalau tidak memenuhi kriteria dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pasti diusulkan dicabut izinnya,” ucapnya.

Sedangkan langkah preventif yang dilakukan Dinas ESDM Jabar adalah mengevaluasi pertambangan di Tanah Pasundan. Tujuannya tentu saja supaya insiden serupa tidak terjadi.

“Paling tidak satu tahun satu kali kita melakukan fungsi dan pengendalian terhadap pertambangan yang berizin kita lakukan secara periodik evaluasi,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

New Normal, Ini Manfaat Sistem HRIS bagi Perusahaan

POJOKBANDUNG.com–BELAKANGAN pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pemberlakuan aktivitas new normal pasca PSBB.  New normal sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan …