Proyek Drainase Pemkab Bandung Barat Dinilai Sangat Buruk

MELINTAS : Warga melintas di halaman Pemkab Bandung Barat. Buruknya kualitas pengerjaan saluran air/drainase di sekitar komplek Pemkab Bandung Barat membuat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna geram.  (Foto : TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

MELINTAS : Warga melintas di halaman Pemkab Bandung Barat. Buruknya kualitas pengerjaan saluran air/drainase di sekitar komplek Pemkab Bandung Barat membuat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna geram. (Foto : TAOPIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Buruknya kualitas pengerjaan saluran air/drainase di sekitar komplek Pemkab Bandung Barat membuat Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna geram saat sedang melakukan pemeriksaan usai melakukan apel pagi yang berada di samping Plasa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat.

Drainase tersebut mengalami retak-retak pada bagian atas dan pinggir meski proyek pembuatan drainase tersebut masih relatif baru selesai dikerjakan.

“Saya sempat memeriksa beberapa fasilitas yang ada di sekitar plasa, sesudah apel tadi. Ada yang menarik perhatian, yaitu drainase yang memanjang dari plasa ke sekitar Masjid Agung Ash Shidiq. Ketika bagian atasnya diinjak langsung hancur, kualitas pengerjaannya sangat buruk,” kata Bupati Umbara di Padalarang Senin (7/10/2019).

Ia menegaskan, kontraktor yang mengerjakan proyek drainase ini tidak akan diberi pekerjaan lagi di Kabupaten Bandung Barat. Begitu pun dengan dinas yang memiliki program kegiatan tersebut akan segera dipanggil untuk dimintai penjelasan.

Aa mengatakan, selain kualitasnya tidak seusai harapan, proyek tersebut juga berada di dalam lingkungan Pemkab Bandung Barat.

“Saya yakin kualitas  proyek ini tidak sesuai spek (spesifikasi). Kalau sesuai spek pasti kualitasnya baik. Yang membuat saya kecewa,  proyek ini berada di dalam lingkungan pemerintah. Di depan mata saya, bagaimana dengan proyek di luar, bisa saja ada yang kualitasnya lebih buruk dari ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia akan berkeliling memantau seluruh pekerjaan fisik. Langkah itu sebagai upaya untuk melihat kualitas pekerjaan hasil rekanan pemerintah.

“Saya juga minta Dinas untuk mengawasi setiap proyek yang menjadi tanggung jawabnya  Misalnya ada proyek dengan nilai Rp1 miliar, tapi ternyata setelah dinilai hasil pekerjaannya paling hanya menghabiskan anggaran Rp 500 juta. Ya sudah dibayarnya sesuai hasil pekerjaan,” tandasnya.

Langkah tegas ini, lanjutnya, demi menyelamatkan uang.negara dan menjaga kualitas pekerjaan rekanan. “Bila ada kontraktor nakal, kita tegas mem-black list-nya,” tegasnya.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …