Incar Komisi IV, Dedi Mulyadi Ingin Maksimalkan Impian Habibie

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengincar komisi IV untuk bertugas di DPR RI. Alasannya, ia menguasai isu yang menjadi tanggungjawab di komisi tersebut.

Diketahui, Dedi Mulyadi merupakan caleg terpilih dari Dapil Jabar VII Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Komisi IV DPR RI sendiri membidangi sektor pertanian, kehutanan, maritim/kelautan dan perikanan, pangan.

Dia mengaku menguasai sejumlah bidang tersebut dan ingin menyumbangkan ide dan gagasan di bidang yang ada di komisi IV DPR RI. “Komisi berapa saja saya mah bisa. Tapi kepinginnya komisi empat. Karena problem Indonesia hari ini adalah itu. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan bangsa, bukan emas,” kata dia ,” ujar Dedi di Kota Bandung, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, pengelolaan air, sungai, gunung, laut bisa membuat negara Indonesia bersaing dengan negara lain. Di lain pihak, ia meminta pemerintah tidak hanya terpaku dalam mengeksploitasi kekayaan alam saja.

Ia mencontohkan, negara Singapura yang sumber daya alamnya terbatas mampu mengeksplor potensi yang dimiliki hingga menjadi keunggulan. Sebagai negara tepi pantai, mereka mampu menjadi tempat transit distribusi minyak mentah dari berbagai negara.

“Nah, sudut itu sebelumnya sudah dibaca oleh Pak Habibie. Ini yang harus dimaksimalkan,” pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …